Untuk Ke-8 Kalinya, Pemkab Pringsewu Kembali Raih Opini WTP

PRINGSEWU, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 

Predikat WTP ini merupakan kali ke-8 yang diperoleh Pemkab Pringsewu secara berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 2022.

LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung Yusnadewi kepada Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah di Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu, 17 Mei 2023 lalu.

Pj bupati Adi Erlansyah hadir bersama sekretaris komisi I DPRD Pringsewu Homsi Wastobir ST, inspektur Andi Purwanto,kepala BPKAD Arif Nugroho dan jajaran OPD.

BACA JUGA:KPU Way Kanan Verifikasi Dokumen Bacaleg 15 Parpol

Seperti diketahui Pemkab Pringsewu kali pertama memperoleh opini WTP dari BPK-RI pada tahun 2016, berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan 2015. 

Dan sejak saat itu opini WTP tersebut terus diraih Pemkab Pringsewu setiap tahunnya secara berturut-turut hingga kini.

Anggota DPRD Pringsewu Homsi Wastobir, ST., mewakili ketuanya Suherman yang hadir pada penyerahan WTP mengucapkan 

Selamat atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang berhasil meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan wilayah Lampung. 

BACA JUGA:Pemprov Lampung Rolling 8 Pejabat Administrator

Dikatakannya WTP ke-8 berturut-turut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pringsewu sudah bagus secara administrasi, akuntansi pemerintahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

WTP menurutnya bukanlah tujuan akhir dari proses pengelolaan keuangan. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya.

"Saya berharap penghargaan tersebut dapat menumbuhkan komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang sehat. Terlebih, keuangan berperan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial," ungkapnya. 

Lanjut Homsi, jangan sampai terpaku dan terpukau dengan hasil WTP tapi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak memiliki dampak yang signifikan.

Sumber: