Dinas Kesehatan Lampung Utara Catat 5 Kasus Baru HIV/AIDS, Maya Manan Enggan Bahas Anggaran

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara mencatat sebanyak 5 kasus HIV/AIDS terdeteksi selama periode Januari hingga Juli 2025. Selain itu, sebanyak 23 orang telah menjalani pengobatan dengan antiretroviral (ARV).

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, dr. Maya Natalia Manan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (5 Agustus 2025). 

Ia menyebut bahwa jumlah penerima pengobatan HIV/AIDS masih tergolong fluktuatif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Januari sampai Juli 2025 ada lima kasus baru, dan sudah ada 23 orang yang menjalani pengobatan ARV,” ujarnya.

BACA JUGA:Bobol Konter HP di Gunung Sugih Balik Bukit, 3 Remaja Ditangkap Dalam Operasi Sikat

Lebih lanjut, Maya Manan menjelaskan bahwa pada tahun 2024 tercatat 30 orang menjalani pengobatan HIV/AIDS, sementara di tahun 2025 tercatat 23 orang hingga bulan Juli.

Ia juga menjabarkan bahwa penularan HIV umumnya terjadi akibat hubungan seksual tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta dapat terjadi dari ibu ke bayi saat proses persalinan.

“Untuk kasus di Lampung Utara, paling banyak disebabkan oleh perilaku seks bebas dan menyimpang, seperti homoseksual dan penggunaan narkoba suntik,” tegas Maya.

Saat ditanya mengenai anggaran pengobatan bagi pasien HIV/AIDS di Lampung Utara, Maya Manan enggan memberikan detail lebih lanjut. 

BACA JUGA:Dipicu Rasa Cemburu, Ridwan Tega Bunuh Kekasihnya di Mess Gudang Bulog

Ia hanya menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bukan dari APBD kabupaten.

“Obat-obatan untuk pengobatan HIV/AIDS semuanya dibantu oleh provinsi. Dana APBD hanya mencakup kegiatan pembinaan, pendampingan di puskesmas, dan pengambilan logistik dari provinsi,” jelasnya.

Maya juga menambahkan bahwa keterbatasan dana APBD menjadi salah satu kendala, mengingat jumlah puskesmas di Lampung Utara mencapai 27 unit. 

Ia menyebut bahwa dana yang tersedia di tingkat kabupaten tidak mencukupi untuk menangani penyebaran HIV/AIDS secara mandiri.

Sumber: