Material dan Kualitas Proyek Talud di Lumbok Seminung Diragukan, DPRD Desak Pihak Terkait Segera Kroscek

Material dan Kualitas Proyek Talud di Lumbok Seminung Diragukan, DPRD Desak Pihak Terkait Segera Kroscek

--

BACA JUGA:Antusias Warga Kecamatan Air Hitam Terima Kembali Bantuan Beras CPP

Selaku ketua fraksi PKS bersatu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan komisi 2 DPRD Lambar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan komisi II selaku komisi yang membidangi pembangunan. Dan persoalan ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut kualitas pekerjaan dan kualitas material yang digunakan,” kata Nopiyadi.

Nopiyadi menilai memang perlu ada kajian-kajian mendalam mengenai material yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah pusat tersebut.

Menurutnya harus ada upaya-upaya untuk memastikan sesuai atau tidaknya material yang digunakan dalam proyek itu.

BACA JUGA:KPU Lampung Barat Terima Hasil Pencermatan Rancangan DCT

Termasuk kualitas pekerjaan apakah sesuai atau tidak dengan spek yang ada.

"Kalau memang terbukti ternyata tidak sesuai, tentu ini kita sayangkan, karena proyek inpres inikan proyek nasional, jadi pengerjaan harus dilakukan secara profesional, begitupun dengan material yang digunakan harus sesuai standar mutu yang ditentukan,” kata dia.

Dirinya pun tak menampik ada dugaan penggunaan material yang tidak sesuai standar, seperti penggunaan batu dalam pemasangan talud tersebut pasca melihat bukti video yang dikirimkan media ini. 

“Ya soal material batu memang untuk pembangunan talud harus menggunakan batu belah sungai, atau batu pegunungan yang pori-porinya lebih kecil, tidak bisa sembarang batu. Jadi ada standar mutu. Kami pihak pelaksana memahami itu,” jelasnya.

BACA JUGA:BAZNAS Lampung Barat Raih Opini WTP Dalam Tata Kelola Keuangan Tahun 2022

Untuk itu, sebagai wakil rakyat di wilayah itu Nopiyadi berharap dan mendorong agar pihak-pihak terkait supaya turun melakukan kroscek di lapangan.

“Ya intinya kita minta pihak terkait turun melakukan kroscek lapangan. Selain itu pengawasan juga harus ditingkatkan mulai dari dinas PUPR Lambar, Konsultan maupun masyarakat juga bisa menjalankan fungsi pengawasan. Supaya proyek ini betul-betul maksimal sehingga nantinya bisa memberikan manfaat kesejahteraan untuk masyarakat,” imbuhnya.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: