Asroni mengungkapkan bahwa dalam hearing diakui adanya disharmonisasi internal yang sudah terjadi lebih dari sekali.
Ia menyebut, konflik serupa bahkan sudah pernah terjadi pada September lalu antara pimpinan puskesmas dan kepala tata usaha, meski sempat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Namun persoalan kembali muncul belakangan ini.
“Ini jangan sampai terulang lagi. Gesekan internal seperti ini bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Asroni juga menyampaikan rekomendasi agar seluruh puskesmas di Kota Bandar Lampung memiliki website aktif sebagai sarana transparansi.
BACA JUGA:Waspada Pencurian Identitas Cara Mengetahui NIK/KTP Digunakan untuk Pinjaman Online
Menurutnya, website penting untuk membuka akses informasi publik terkait kegiatan, layanan, hingga penggunaan anggaran.
“Semua puskesmas harus punya website. Ini supaya transparansi dana publik dan kegiatan bisa dipantau. Masyarakat juga bisa tahu jadwal dokter, layanan apa saja yang tersedia, bahkan kalau perlu pendaftaran bisa lewat website,” katanya.
Ia menambahkan, era digital menuntut inovasi dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat tidak seharusnya dipersulit hanya untuk mendapatkan informasi dasar tentang pelayanan puskesmas.
Dalam kesempatan itu, Asroni juga menyarankan adanya penyegaran atau rotasi kepala puskesmas di Kota Bandar Lampung.
Ia menilai, banyak kepala puskesmas yang sudah terlalu lama menjabat di satu tempat sehingga rawan menimbulkan kejenuhan dan konflik internal.
“Harapan kami kedepan, ada penyegaran. Mungkin sudah terlalu lama juga, sehingga perlu rotasi agar lingkungan kerja lebih sehat,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa kewenangan rotasi berada di tangan Wali Kota, namun DPRD merasa perlu menyampaikan masukan demi perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.
Asroni menutup dengan peringatan agar Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung lebih serius membenahi puskesmas-puskesmas di wilayahnya.
BACA JUGA:MBG Dinilai Tak Layak Konsumsi, Kepala SDN 3 Sendang Sari Ngamuk
Ia menegaskan bahwa dana BOK dan BLUD merupakan dana pelayanan publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.