Retribusi Parkir Jauh dari Target, Badri Yusuf Dorong Digitalisasi Total

Retribusi Parkir Jauh dari Target, Badri Yusuf Dorong Digitalisasi Total

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi Gerindra, Badri Yusuf--

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Realisasi retribusi parkir di Kota Bandar Lampung sepanjang 2025 kembali menuai sorotan. Dari target yang dipatok Pemerintah Daerah sebesar Rp2 miliar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya berkisar Rp500 hingga Rp600 juta.

Jarak yang terlalu lebar antara target dan realisasi ini memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas sistem pengelolaan parkir.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Fraksi Gerindra, Badri Yusuf, menilai persoalan utama bukan terletak pada potensi, melainkan pada sistem yang masih bertumpu pada pola lama.

Ia menyebut, selama proses penarikan dan setoran masih dilakukan secara manual, celah kebocoran akan terus terbuka lebar.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Siapkan Tiga Kawasan Perumahan ASN Berkonsep Hunian Berkelanjutan

“Kan kemarin idenya adalah digitalisasi sistem penarikan parkir. Kendalanya itu di proses masuknya ke Pemerintah Daerah karena masih manual. Bocornya kan di situ. Kita pengen datanya langsung kelihatan, berapa angka yang masuk. Kalau sudah digital, kan anggaran langsung terdata di kas daerah,” ujar Badri.

Badri menegaskan, konsep parkir modern seharusnya menutup seluruh ruang kebocoran yang selama ini muncul akibat sistem manual.

Menurutnya, parkir bisa saja dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, oleh Dinas Perhubungan, atau bahkan oleh pihak swasta, selama sistemnya sudah berbasis digital dan transparan.

“Yang penting itu sistemnya. Mekanisme harus terbarukan, jangan pakai sistem lama. Digitalisasi, modernisasi sistem parkir,” tegasnya.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Perketat Pengawasan Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Ia mengakui belum bisa menunjuk pihak atau oknum tertentu terkait kebocoran tersebut. Namun ia menilai, selama sistemnya membuka celah, potensi penyimpangan pasti akan selalu ada.

“Saya nggak bisa sebut oknum. Tapi satu pengelolaan anggaran dengan sistem yang membuka celah, itu pasti banyak peluang kebocoran,” katanya.

Badri juga menyoroti fakta bahwa dari ratusan titik parkir yang ada di Bandar Lampung, hanya sekitar dua puluhan titik yang tercatat dikelola dan menyetor retribusi secara resmi.

Kondisi ini dinilainya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di lapangan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: