Dugaan Pemotongan Dana BOK, Dinkes Dorong Transparansi Puskesmas
Isu dana BOK membuat Dinkes intensifkan sidak dan ancam tindakan tegas.--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, akhirnya memberikan penjelasan terkait pemanggilan kepala puskesmas susunan baru dalam hearing Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung.
Pemanggilan ini mencuat setelah adanya dugaan praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK yang ramai diperbincangkan publik.
Dalam forum tersebut, Muhtadi menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara langsung adanya dugaan pemotongan dana BOK di internal puskesmas.
Ia mengaku baru memahami persoalan tersebut setelah pemberitaan beredar luas di media.
BACA JUGA:Dugaan Main-Main Dana BOK, DPRD Dorong Transparansi dan Rotasi Kapus
"Kalau terkait BOK itu kan ruangannya mereka, internal puskesmas. saya juga baru tahu setelah ada berita itu," ujar Muhtadi.
Muhtadi menegaskan, pengelolaan dana BOK harus sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa anggaran yang telah masuk ke rekening masing-masing tenaga kesehatan merupakan hak pribadi penerima dan tidak boleh lagi diatur, dikondisikan, apalagi dipotong dengan dalih apa pun.
"Kalau memang itu anggaran yang diterima ke masing-masing staf, berarti masuk ke rekening mereka, itu hak mereka. Tidak boleh lagi diambil," tegasnya.
BACA JUGA:Hari ini DPRD Bandar Lampung Panggil Puskesmas Segala Mider Terkait Dugaan Penyelewengan Dana BOK
Ia menilai, jika terjadi pemotongan, maka hal tersebut sudah keluar dari koridor aturan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum serta konflik internal.
Selain soal anggaran, Muhtadi juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pimpinan puskesmas dan staf.
Menurutnya, suasana kerja yang sehat harus dibangun dengan prinsip kekeluargaan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan dengan cara-cara yang justru merugikan semua pihak.
"Hubungan pimpinan dan staf itu harus seperti satu keluarga. Kalau ada masalah, dikomunikasikan. Jangan sampai gesekan internal ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
