LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pada Rabu, 31 Januari 2024, KPPN Liwa menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Kartu Kredit Pemerintah/Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP/KKPD) dan Sistem Manajemen Kas (CMS).
Acara ini dihadiri oleh para Bendahara Pengeluaran dan Operator satuan kerja mitra KPPN Liwa, dengan narasumber dari Perbankan, yaitu BRI Cabang Liwa dan BNI Cabang Pembantu Liwa.
Maria Lucky Ariana, Kepala KPPN Liwa, membuka acara tersebut dengan menyampaikan kemajuan digitalisasi pembayaran belanja pemerintah yang dilakukan oleh Satuan Kerja di bawah naungan KPPN Liwa, termasuk Digipay Satu, KKP, dan CMS.
Dia juga menyoroti pelajaran yang didapat pada tahun 2023 serta pentingnya implementasi digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan negara.
BACA JUGA:Stok Beras CPP Pesisir Barat Masih Aman
BACA JUGA:Lunas PBB 2023, Sejumlah Pekon dan Kecamatan di Pesisir Barat Raih Penghargaan
Penggunaan KKP/KKPD dan CMS diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja pemerintah.
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempercepat proses digitalisasi pembayaran belanja pemerintah yang dikelola oleh satuan kerja di bawah KPPN Liwa.
Acara tersebut dibagi menjadi dua sesi dengan antusiasme tinggi dari para peserta.
Materi disampaikan oleh perwakilan Bank BRI Cabang Liwa untuk sesi pertama dan perwakilan Bank BNI Cabang Pembantu Liwa, Bank BNI Kotabumi, dan BNI Wilayah Palembang untuk sesi kedua.
BACA JUGA:Awal 2024, Lima Warga Pesisir Barat Berangkat Jadi PMI
BACA JUGA:Pimpin Musrenbang Kecamatan Suoh-BNS, Nukman Tekankan Usulan Prioritas Kebutuhan Dasar Masyarakat
Selama kegiatan, para peserta dari Satuan Kerja mengajukan pertanyaan terkait kendala yang mereka hadapi, dan diskusi berlangsung antara Satuan Kerja, KPPN, dan perwakilan perbankan.
Diharapkan bahwa melalui kegiatan ini, semua satuan kerja di bawah KPPN Liwa akan segera menerapkan digitalisasi pembayaran untuk pengelolaan belanja pemerintah, sambil tetap menjunjung tinggi integritas demi meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah.