Soal Waktu Pilratin Serentak 60 Pekon, Ini Penjelasan DPMP Lambar

BACA JUGA:Ketua RT Rasa Bupati, Berani Geruduk Ruko yang Serobot Saluran Air hingga Bahu Jalan

Kecamatan Kebun Tebu ada lima pekon yakni Pekon Tribudisyukur, Tugu Mulya, Cipta Mulya, Muara Baru dan Sinar Luas. Kecamatan Air Hitam tujuh pekon, yakni Pekon Sidodadi, Gunung Terang, Sukajadi, Sinar Jaya, Rigis Jaya, Suka Damai dan Manggarai. 

Kecamatan Pagar Dewa lima pekon yakni Pekon Mekarsari, Margajaya, Batu Api, Pagardewa dan Sukamulya. Kecamatan Batu Ketulis ada lima pekon yakni Pekon Bakhu, Way Ngison, Kubuliku Jaya, Sumberrejo dan Atar Kuwau. 

Kecamatan Lumbok Seminung, delapan pekon yakni Lombok, Sukabanjar II Ujung Rembun, Sukamaju, Keagungan, Tawan Sukamulya, Pancur Mas dan Lombok Selatan.

Untuk Kecamatan Bandar Negeri Suoh ada tiga pekon yakni Pekon Tanjungsari, Pekon Negeri Jaya dan Tembelang.

BACA JUGA:Buntut Viral Dugaan Pungli, Kepala BKPSDM Pangandaran Dicopot

Baru-baru ini banyak tanggapan khususnya dari para peratin yang akan segera purna tugas dengan meminta pesta demokrasi tingkat pekon tersebut untuk di helat tahun ini. 

Seperti Peratin Marga Jaya, Kecamatan Pagar Dewa, Heryadi Arnando, mengatakan pemerintahan pekon merupakan salah satu garda terdepan pemerintah. Hal itu karena dalam peran berhubungan langsung dengan masyarakat dengan beragam kriteria. 

Artinya dengan begitu dibutuhkan kepemimpinan yang benar-benar memahami kondisi wilayah dari semua aspek dan kultur. Sehingga jika pilratin dilaksanakan 2025.

Artinya sebanyak 61 pekon akan dipimpin Penjabat (Pj) selama kurang lebih dua tahun, yang jabatannya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikatakan pegawai kecamatan. 

BACA JUGA:Pohon Tumbang di Tanjakan Kebun Tebu Sempat Ganggu Arus Lalu Lintas

"Oke secara administrasi Pj memahami tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis (Juklak Juknis). Namun jabatan peratin merupakan jabatan yang notabennya terpilih secara pemilihan artinya banyak unsur yang perlu dikuasai, atau lebih mendasar dipahami," imbuhnya. 

Begitu juga di ungkap beberapa peratin lainnya, dengan terlalu lamanya Pj dikhawatirkan akan berdampak pada program yang memang telah tersusun. 

Sehingga banyak peratin yang akan purna tugas mendesak pemerintah dapat melangsungkan pilratin tahun ini, karena mayoritas pekon telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pilratin.

Dimana sebagai bentuk kesiapan jika dilaksanakan pilratin pekon, pihak pekon memang telah menganggarkan dana pilratin melalui Dana Desa (DD). Artinya dengan begitu untuk pelaksanaan pilratin tidak ada kendala di pekon. 

Sumber: