Paripurna DPRD Lampung, Pansus LHP BPK Berikan 16 Rekomendasi Untuk Pemprov Lampung

- Gubernur diminta membentuk Tim Tindak Lanjut guna memastikan rekomendasi BPK dijalankan dan tidak berulang setiap tahun.

- Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Respon Pedagang Pasca Larangan Pengecer Jual LPG 3KG

BACA JUGA:Langkapura Baru Minim Kriminalitas, Warga Tetap Diminta Waspada

- Gubernur harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan PAD, agar tidak semakin membebani keuangan daerah di tahun mendatang.

- Pemprov harus segera melunasi tunda bayar kepada pihak ketiga dan menyalurkan DBH ke kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

- Setiap OPD diminta melakukan efisiensi anggaran guna mengurangi defisit yang terus berulang.

- Pejabat pengelola keuangan daerah harus mematuhi aturan perundang-undangan dalam mengelola anggaran.

BACA JUGA:DPRD Soroti Penurunan PAD Pemprov Lampung, Hanya Capai 3,3 Triliun

BACA JUGA:Langkapura Baru Minim Kriminalitas, Warga Tetap Diminta Waspada

- Pemprov Lampung perlu meningkatkan sistem pengendalian internal di setiap OPD agar anggaran dikelola lebih optimal.

- UPTD Samsat dan pengelola pajak air permukaan harus mengintensifkan penagihan pajak, termasuk kepada perusahaan yang menunggak.

- Direktur RSUD Abdul Moeloek diminta mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) guna meningkatkan pelayanan dan mencegah potensi kerugian.

- Pemprov harus melakukan audit pelaksanaan reses DPRD yang terindikasi melanggar aturan administrasi dan keuangan.

BACA JUGA:Harimau Memangsa Anjing Peliharaan di Lampung Barat, Warga Dievakuasi

Sumber: