Warga Apresiasi Respon Cepat Pemerintah Sikapi Kelangkaan dan Melambungnya Harga LPG

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Langkah cepat dan tanggap Tim gabungan dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Polres Lampung Barat (Lambar), bersama bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskopdag) turun lapangan, dalam rangka menindaklanjuti  keluhan masyarakat terkait dengan kelangkaan dan harga jual gas elpiji/Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, salah satu daerah dituju yakni Kecamatan Way Tenong, Kamis 14 Agustus 2024. 

Menuai apresiasi dari masyarakat yang berharap dari upaya tersebut membuahkan hasil.

Jefri Ardiansah salah satu warga, Jumat 16 Agustus 2024 menyampaikan jika inspeksi mendadak (Sidak) tersebut, sebagai upaya dalam menelusuri penyebab yang terjadi.

Dan meskipun dari keterangan tim sidak jika dari pengakuan pemilik pangkalan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pengecer adalah pengaruh dari peningkatan penggunaan dampak musim kopi.

BACA JUGA:BPIP Pastikan Paskibraka Putri Boleh Tetap Berjilbab Saat Bertugas di IKN

"Kami sebagai masyarakat memberikan apresiasi dengan pemerintah yang langsung turun lapangan dalam merespon keluhan di bawah," terangnya. 

Tetapi, masyarakat mengharapkan adanya upaya konkrit pemerintah dalam menyikapi fakta yang terjadi di lapangan, sangat ditunggu agar peredaran gas LPG 3 kg mudah didapat dengan harga yang normal.

"Upaya sidak tersebut juga, kami harapkan menjadi dasar aparat seperti pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam, jika ada penyebab lain terjadinya kenaikan gas LPG yang disubsidi pemerintah tersebut, mengingat diberikannya subsidi, bertujuan untuk lebih mudah dan meringankan masyarakat bukan justru sebaliknya," jelas pihaknya. 

Sebab kata dia, wajar jika banyak tanggapan minor dalam peredaran gas LPG dan disinyalir adanya permainan. 

BACA JUGA:Camat Nowo Pimpin Penilaian Lomba Gerak Jalan Satuan Pendidikan Peringatan HUT RI Ke-79

"Kita patut mencurigai adanya cara nakal penjual. Pasalnya ada pengakuan warung pengecer justru jual gas LPG yang diperoleh dari orang luar. Sementara di wilayah tersebut ada agen resmi. Lalu yang dari agen resmi kemana..?? Hal inikan justru jadi pertanyaan. Dan itu perlu ditelusuri. Apakah dalam peredaran gas LPG kios resmi basing dalam menjual di mana saja," ulasnya.

Sebelumnya, Kanit Tipidter Polres Lampung Barat Ipda Hendri Puna Irawan, S.H.,  saat dikonfirmasi mengungkapkan, persoalan gas elpiji ini menjadi persoalan yang masih saja ditemukan, lantaran penyaluran yang kurang tepat sasaran, atau masyarakat yang tidak berhak untuk menerima memaksakan diri untuk mendapatkan gas subsidi pemerintah tersebut.

”Karena itu dalam mengatasi persoalan ini, maka pangkalan jangan melayani warung-warung di pedesaan langsung, tetapi masyarakat harus membeli sendiri ke pangkalan tanpa adanya keluhan jarak yang jauh, sehingga penyalurannya akan betul-betul tepat sasaran,” ungkap Hendri Purna Irawan, mewakili Kasatreskrim Polres Lampung Barat Iptu. Juherdi Sumandi, S.H, M.H.  

”Yang pada intinya jika LPG 3 kg tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan UMKM pasti cukup, hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat meskipun sudah menggunakan e-KTP saat membeli di pangkalan,” sambungnya.

Sumber: