Gelar Aksi di BPN, Akar Lampung Minta Ukur Ulang Lahan PT.SGC dan Cabut Perpanjangan HGU PT. SIL

BACA JUGA:Pj Gubernur Samsudin Bersama Sekretaris Dirjen Kebudayaan Fitra Arda Buka Festival Musik Tradisi Indonesia

Selain itu, DPP AKAR Lampung juga mendesak Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak untuk melakukan audit terhadap pembayaran pajak PT. SGC sejak tahun 2004 hingga sekarang, mengingat perbedaan luas HGU yang dilaporkan. Mereka mencurigai adanya pengemplangan pajak oleh PT. SGC yang dilakukan dengan pembiaran oleh Pemprov Lampung dan pihak terkait lainnya.

Terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR), DPP AKAR Lampung menyoroti tren penyaluran dana CSR yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Mereka berharap DPR RI lebih cermat dalam mengawasi penggunaan dana CSR oleh korporasi di Indonesia.*

Sumber: