Desak Periksa Anggota DPR Dari Lampung, AKAR Segera Sambangi KPK dan BI

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung mendesak Bank Indonesia (BI) untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

AKAR meminta BI mengungkapkan secara terbuka pihak-pihak penerima dana CSR serta jumlah dana yang disalurkan.  

Ketua AKAR Lampung, Indra Musta'in, menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam penyaluran dana CSR dapat memicu konflik kepentingan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. 

"BI harus mencantumkan nama-nama penerima dan jumlah dana CSR yang disalurkan. Jika ini tidak dipublikasikan, transparansinya lemah dan berpotensi menjadi celah penyelewengan," tegas Indra, Selasa 28 Januari 2025.

BACA JUGA:Diduga Hasil Curian Tiga Sepeda Motor di Amankan Polsek Jatiagung

BACA JUGA:Tidak Terima Jadi Tersangka, Kubu Hasto Kristiyanto Gugat Keabsahan Pemimpin KPK

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana CSR yang berasal dari uang masyarakat dikelola. 

Dengan transparansi, masyarakat dapat menilai apakah penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan.  

Indra juga menyoroti potensi penyelewengan dana CSR pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. 

"Dalam perencanaan, BI seharusnya melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Komisi XI DPR RI. Namun, seringkali dalam posisi ini muncul permintaan jatah dengan dalih proposal bantuan di daerah pemilihan (dapil)," ungkapnya.  

BACA JUGA:Tim Jibom Satbrimob Polda Lampung Sterilisasi Vihara Prioritas di Bandar Lampung

BACA JUGA:Empat Tokoh Gelar Pertemuan Jelang Musda Partai Golkar Lampung

Ia menambahkan, korupsi dalam eksekusi semakin rawan. 

"Misalnya, saat pencairan, apakah dana benar-benar diterima oleh penerima manfaat, atau disalurkan melalui yayasan sebagai modus korupsi," tandasnya.  

Sumber: