Sengketa Lahan PT KCMU, Fraksi Demokrat DPRD Pesisir Barat Usulkan Pembentukan Pansus

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), dari Fraksi Demokrat Hi. Khairil Iswan minta DPRD Kabupaten Pesbar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk membantu penyelesaian sengketa lahan antara PT KCMU dan masyarakat.

“Pembentukan Satgas atau Pansus perlu dilakukan oleh DPRD Pesbar, hal itu sebagai salah satu upaya untuk membantu penyelesaian sengketa lahan yang terjadi,” ungkap Khairil Iswan.

BACA JUGA:Bejat!! Kakek 60 Tahun Cabuli 3 Anak Dibawah Umur, Salah Satunya Cucunya Sendiri

Dijelaskannya, keberadaan Pansus atau Satgas itu harus netral, artinya benar-benar sebagai penengah, sehingga tidak ada yang berpihak ke masyarakat atau kepada PT KCMU.

“Saya mengajak semua Komisi segera menggelar rapat untuk melakukan pembentukan Pansus atau Satgas, sehingga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi,” jelasnya.

BACA JUGA:Horee!! Pemkab Lampung Barat Bagikan Seragam Sekolah Gratis September Mendatang

Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan terkait sengketa itu, salah satunya lahan yang sudah dijual ke PT KCMU tapi kembali diklaim sebagai milik pribadi.

“Ada klaim kembali lahan yang sudah dijual ke PT KCMU oleh masyarakat menjadi salah satu pemicu konflik ini, serta ada provokator yang dapat menyebabkan kerusuhan terjadi,” terangnya.

BACA JUGA:Kemendikbud Cek Kesiapan Pelaksanaan ANBK di Lampung Barat

Hal senada juga disampaikan Aris Ikhwanda dari Fraksi Demokrat yang mendukung ada pembentukan Satgas atau Pansus untuk penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara petani plasma dengan PT KCMU.

“Kita harus bisa menjadi penengah konflik yang terjadi di kabupaten ini, pembentukan Pansus atau Satgas menjadi langkah tepat yang harus dilakukan,” kata dia.

BACA JUGA:Disela Patroli, Wakapolres Lampung Barat Bersihkan Sisa Pohon Tumbang di Jalur Liwa-Krui

Ditambahkannya, setelah ada Pansus atau Satgas itu masalah tersebut harus benar-benar tuntas, sehingga kedepan tidak ada lagi perselisihan yang terjadi ditengah masyarakat.

“Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Pesbar yang dirugikan akibat sengketa lahan di areal perkebunan sawit itu,” tandasnya.*

Sumber: