Gubernur Pastikan Jalan Sukabumi - Suoh Segera Ditangani

Medialampung.co.id – Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Lampung tahun 2020 di ruang rapat utama di Kantor Gubernur Lampung Rabu (11/3).

Berbagai persoalan dibahas dalam Rakor tersebut, tak terkecuali terkait dengan kondisi infrastruktur khususnya di ruas jalan Sukabumi-Suoh yang merupakan ruas jalan milik Pemprov.

Pakcik - sapaan Parosil Mabsus menyampaikan harapannya agar dilakukan percepatan pembangunan ruas jalan dengan total panjang mencapai 34 kilometer dengan kondisi yang belum dibangun saat ini sekitar delapan kilometer lagi.

”Iya, saya menyampaikan harapan agar ruas jalan Sukabumi-Suoh khususnya delapan kilometer lagi yang kondisinya yang masih  berupa pengerasan badan jalan tersebut bisa dibangun,” ungkap Pakcik didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Pemkab Lambar Mazdan, saat dihubungi  via phonselnya.

Menurut dia, pembangunan ruas jalan tersebut sangat diharapkan dalam rangka mempercepat kemajuan Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh  (BNS), serta akan mendukung sektor pariwisata di wilayah itu, yang kini menjadi tujuan bagi wisatawan.

”Keberadaan ruas jalan tersebut sangat penting, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung pengembangan pariwisata di wilayah itu, karenanya masalah infrastruktur tersebut menjadi salah satu yang saya sampaikan kepada Bapak Gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, terkait dengan apa yang disampaikan pada Rakor tersebut, Gubernur menegaskan bahwa untuk infrastruktur jalan Sukabumi-Suoh akan segera ditangani. ”Pak Gubernur menyampaikan  bahwa jalan Sukabumi-Suoh akan segera ditangani,” kata dia.

Selain masalah infrastruktur jalan, Pakcik juga menyampaikan terkait sikap pemerintah daerah menghadapi  mewabahnya virus corona, dalam kesempatan itu pemerintah daerah diminta mengantisifasi penimbunan barang seperti masker dan lainnya, kemudian terkait dengan dana desa Gubernur meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan KPPN untuk percepatan penyaluran, kemudian konflik gajah suoh Gubernur akan berkoordinasi dengan pihak BB-TNBBS.  (nop/mlo)

Sumber: