Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah menyederhanakan jenis retribusi menjadi Retribusi Jasa Usaha, Adin optimistis skema tersebut masih bisa diadaptasi untuk memperkuat PAD Bandar Lampung.
“Di sini belum, belum ada, saya searching, yang muncul di Pulau Jawa semua di pesisir. Nah, itu kita coba, kalau itu memang bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan, kenapa tidak?” ujarnya.
Adin juga memaparkan besarnya potensi ekonomi yang hilang jika transaksi perikanan tidak dikelola secara resmi oleh daerah.
“Menghitungnya gampang. Berapa kapal yang berlayar? Kalau ada 10 kapal berlayar berapa dia satu kapal udah misal satu ton, setengah ton isi kapalnya atau tiga ton, satu kapal maksimal bisa 20 ton kalau 10 kapal 20 ton sudah 200 ton dikali retribusi per kilo berapa seterusnya, ya itulah penghitungannya,” jelasnya.
BACA JUGA:Banpol Provinsi Melejit, Bandar Lampung Masih Hitung Hitungan
Sebagai langkah konkret, Komisi II berencana mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelelangan Ikan agar pemerintah memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pengusaha kapal.
“Tapi kalau sudah punya payung hukum (Perda), maka kita bisa berbicara mereka dengan posisi yang sama tinggi. Artinya kita bisa punya daya bargain bahwa kita punya perda loh. Kalau tidak diikuti, bisa saja nanti kapal bapak-bapak tidak bisa berlayar,” tegas Adin.
DPRD menargetkan penyusunan naskah akademik sebagai tahap awal untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada perubahan tahun 2026 atau pada pembahasan reguler tahun 2027.
“Pertama kita coba dulu melihat perbandingan dengan kabupaten atau kota lain yang sudah, kita kaji dulu, pelajari dulu. Bisa tidak kita adopsi, kita terapkan di Bandar Lampung,” pungkasnya.
BACA JUGA:LDK OSIS SMPN 2 Sumberjaya Digelar, Cetak Pemimpin Muda Berintegritas dan Solid