Evaluasi LKPJ 2025, DPRD Pesbar Soroti Infrastruktur hingga Pariwisata

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) memberikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sorotan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pariwisata, hingga pemenuhan hak tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD menyampaikan 13 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Pesbar, Kamis (9/4/2026). Juru Bicara Banggar DPRD Pesbar, Eliya Triskopa, menjelaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam terhadap dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

“Salah satu poin yang mendapat perhatian serius dari DPRD adalah capaian kemantapan jalan di Kabupaten Pesbar yang dinilai masih belum optimal,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi kemantapan jalan hingga akhir 2025 tercatat sebesar 44,52 persen dari target 45 persen. Meski capaian tersebut mencapai 98,93 persen dari indikator kinerja, DPRD menilai peningkatan kualitas infrastruktur tetap harus menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

“Capaian itu memang mendekati target, tapi peningkatan kualitas dan kemantapan jalan tetap harus menjadi perhatian serius agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti realisasi pembayaran honorarium PPPK paruh waktu yang belum sepenuhnya terpenuhi pada 2025. Banggar meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan kekurangan pembayaran honor yang masih tertunda selama dua bulan.

“Hal itu dinilai penting agar hak para tenaga PPPK paruh waktu dapat terpenuhi secara tepat waktu sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik yang selama ini banyak ditopang oleh tenaga PPPK ini,” ujarnya.

Pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas juga menjadi perhatian. DPRD menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan kendaraan operasional tetap dalam kondisi baik untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, sektor pariwisata turut menjadi sorotan. DPRD menilai potensi pariwisata di Kabupaten Pesbar belum dikelola secara maksimal sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan.

“Perlu ada pembenahan terhadap pengelolaan sektor pariwisata agar lebih optimal,” ujar Eliya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pesbar, Dedi Irawan, menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menilai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan serta menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif.

“Terima kasih atas rekomendasi, kritik, dan catatan yang telah disampaikan demi perbaikan pembangunan ke depan,” kata Dedi Irawan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memberi perhatian khusus pada isu-isu strategis yang disorot, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan belanja PPPK paruh waktu, serta penguatan pengawasan dan pemeliharaan aset daerah. Selain itu, kualitas penyusunan dokumen LKPJ juga akan terus ditingkatkan agar lebih komprehensif dan akuntabel.

“Upaya perbaikan juga akan diarahkan pada penguatan sektor infrastruktur serta penataan ruang wilayah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sumber: