MEDIALAMPUNG.CO.ID — Proyek pembangunan jembatan di kawasan Gang Cendana, Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung, mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi III, Agus Djumadi, menilai pembangunan tersebut perlu segera dievaluasi karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.
Menurut Agus, pihaknya sejak awal telah mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar memperhatikan aspek kualitas dalam pelaksanaan proyek, baik pada pembangunan jalan, drainase, maupun jembatan.
Hal itu terutama karena proyek jembatan di Cendana berada di kawasan perbatasan antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki risiko tinggi terhadap banjir.
BACA JUGA:APBD Lampung Utara 2026 Turun 15 Persen, Pemkab Siapkan Strategi
“Kami sudah mengingatkan Dinas PU terkait kualitas pelaksanaan yang ada, baik itu jalan maupun drainase, karena memang ini jadi catatan. Terkait jembatan di Cendana Rajabasa Raya, PU harus segera merevisi, karena kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya perlu diperbaiki,” ujar Agus Djumaidi, Pada Rabu, 05 November 2026.
Agus menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, lebar jembatan telah diubah dari 4 meter menjadi 6 meter, namun pada pelaksanaannya justru menimbulkan kekhawatiran warga sekitar.
Pasalnya, pelebaran tersebut dinilai memakan sebagian badan sungai, yang dikhawatirkan akan menyebabkan penyempitan aliran air dan berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan.
“Masyarakat khawatir, ketika musim penghujan tiba dan aliran sungai menyempit, banjir bisa terjadi. Ini harus segera dievaluasi oleh Dinas PU,” tegas Agus.
BACA JUGA:Bandar Lampung Siaga Bencana, TNI-Polri Perkuat Koordinasi dan Kesiapsiagaan
Menanggapi dugaan ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan proyek, Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung berencana memanggil Dinas PU untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan memanggil secara khusus pihak PU, bukan hanya terkait jembatan Cendana, tetapi juga beberapa proyek lain yang menjadi perhatian publik. Evaluasi ini juga sekaligus bagian dari pembahasan APBD 2026, agar pelaksanaan di 2025 bisa jadi bahan evaluasi,” jelas Agus.
Agus juga mengungkapkan bahwa Dinas PU sebenarnya telah memasukkan beberapa titik rawan banjir ke dalam rencana prioritas perbaikan drainase menjelang musim hujan yang diperkirakan terjadi antara November hingga Februari.
“Sudah ada beberapa titik rawan yang menjadi prioritas perbaikan. Ini juga sudah dianggarkan, tapi kami minta agar pelaksanaannya betul-betul diperhatikan dan dievaluasi dengan serius,” tambahnya.
BACA JUGA:Soroti Praktik Pengecoran BBM Subsidi, Polisi Tegaskan SPBU Dilarang Layani Pengisian Berulang