DPRD Bandar Lampung: Rumah untuk MBR Harus Didahulukan, Bukan Perumahan ASN
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi--
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandar Lampung menegaskan sikap politiknya dengan menempatkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai prioritas utama, dibandingkan rencana pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi, Usai munculnya wacana pembangunan rumah ASN oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.
DPRD memastikan bahwa rencana perumahan ASN yang digaungkan oleh pemkot Bandar Lampung tersebut belum dan tidak menjadi fokus dalam pembahasan APBD 2026.
“Faktanya sampai hari ini tidak ada alokasi anggaran perumahan ASN di APBD 2026. Itu menunjukkan bahwa kebijakan ini memang belum dianggap prioritas,” ujar Agus Djumadi.
BACA JUGA:Bhayangkara FC vs Semen Padang, Ujian Konsistensi The Guardians Of Saburai
Agus Djumadi jug menegaskan bahwa, DPRD tidak menolak pembangunan perumahan ASN secara mutlak.
Namun, ia mengingatkan agar arah kebijakan pemerintah daerah tidak keliru dalam menentukan sasaran, terutama di tengah masih besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil.
“Kalau bicara kemampuan ekonomi, ASN relatif masih punya akses. Kredit perumahan ada, gaji tetap, jaminan juga ada. Yang justru masih kesulitan itu MBR. Ini yang harus didahulukan,” tegasnya.
Menurutnya, apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan perumahan ASN tanpa basis anggaran daerah, maka skema yang ditempuh harus di luar APBD, seperti kerja sama dengan pihak ketiga.
BACA JUGA:Jaga Kamtibmas Ramadan, Polisi Razia Kafe di Jalan Soekarno Hatta
Namun, DPRD menilai skema tersebut tetap tidak boleh menggeser fokus utama pembangunan perumahan rakyat.
DPRD secara terbuka mendorong agar kebijakan perumahan daerah selaras dengan semangat keadilan sosial.
Dirinya menilai, program perumahan akan kehilangan legitimasi publik jika lebih dulu menyasar kelompok yang secara ekonomi relatif aman.
“Kalau negara dan daerah mau hadir, ya hadir dulu untuk rakyat yang paling membutuhkan. Jangan sampai negara terlihat lebih cepat membangunkan rumah untuk ASN, sementara rakyat kecil masih tinggal di rumah tidak layak,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
