LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemkab Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) mencatat dari bulan Januari hingga Rabu 9 Agustus 2023 terdapat 11 aparatur sipil negara (ASN) yang mutasi keluar daerah.
Kepala BKPSDM Lampung Barat Drs. Ahmad Hikami mengungkapkan sebanyak 11 pegawai yang pindah tugas tersebut rinciannya satu orang pindah ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), satu orang ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dua orang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Pesawaran, empat orang pindah ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dua orang pindah ke Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan satu orang pindah ke Pemerintah Kota Prabumulih.
BACA JUGA:Motor 2 Tak yang Pernah Jaya Pada Masanya
“Rata-rata pegawai yang mutasi keluar daerah Lampung Barat tersebut dari kalangan guru,” ungkap Ahmad Hikami, Rabu 9 Agustus 2023.
Ia mengatakan, adapun persyaratan untuk mengajukan mutasi antara lain yaitu mengajukan rekomendasi dari instansi yang dituju, dan rekomendasi dari instansi tempat asal ASN yang bersangkutan bekerja, memperoleh persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta mendapatkan persetujuan dari dari kepala daerah.
BACA JUGA:Audiensi Dengan PWI, Kapolres Lampura Siap Bersinergi dengan Insan Pers
“Alasan ASN yang mutasi ke luar daerah rata rata karena mengikuti suami dan istri,” ujar dia.
Masih kata dia, jumlah ASN yang mutasi ke luar daerah tersebut jumlahnya hampir sama dengan tahun 2022 lalu.
BACA JUGA:Mantap! DD Tahap II Rp6,474 Miliar untuk 24 Pekon di Lampung Barat Cair
“Kalau dibanding tahun lalu, hampir sama sekitaran belasan juga jumlahnya,” kata dia.
Lebih jauh Ahmad Hikami mengatakan, Kabupaten Lampung Barat hingga kini masih kekurangan ASN sebanyak 2.748 orang, rinciannya tenaga guru sebanyak 649 orang, tenaga kesehatan 541 orang dan fungsional tertentu 618 orang dan tenaga teknis 941 orang.
BACA JUGA:Jika Ada Polisi Melanggar, Propam Polres Lambar Siap Tindak Tegas
“Sejauh ini Lampung Barat masih kekurangan 2.748 ASN, dan sudah kita usulkan kepada pemerintah pusat,” pungkas dia.*