Masih kata Sekdaprov, terkait dengan sektor kelautan dan perikanan, Gubernur menekankan kembali beberapa hal yaitu Program Kartu Petani Berjaya Sistem KPB atau yang saat ini berkembang menjadi eKPB.
Menghubungkan antara permasalahan dan kebutuhan petani, pembudidaya dan nelayan dengan pihak- pihak yang bisa memenuhi atau menyelesaikan permasalahan tersebut selain dari pemerintah.
"Sehingga kerjasama dengan pihak swasta, perbankan, penyedia asuransi, dan sektor lainnya menjadi faktor kunci agar sistem ini berjalan," ungkapnya.
Sektor perikanan mengejar ketertinggalannya dalam pemanfaatan e-KPB bagi pelaku usaha perikanan, salah satunya melalui pemanfaatan KUR.
BACA JUGA:Kepala Kankemenag Lambar Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas
Kendala pakan, asuransi mandiri dan pemasaran semestinya juga bisa memanfaatkan sistem eKPB. Sekali lagi, kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor yang krusial.
Kemudian Pengembangan Komoditas Air Tawar khususnya jenis lokal yang memiliki nilai ekonomis penting.
Sejauh ini Lampung sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan restocking perairan umum dengan jenis ikan lokal seperti Baung dan Jelabat, yang benihnya sebagian besar masih berasal dari luar Provinsi Lampung.
Sehingga perlu menjadi prioritas juga untuk mengembangkan usaha budidaya maupun pembenihannya di Balai Benih Ikan lokal dan Unit Pembenihan Rakyat yang ada di Kabupaten/kota.
BACA JUGA:BLT-DD Tahap Akhir untuk 87 KPM Dibagikan
Pemerintah pusat melalui KKP juga sudah berkomitmen untuk membangun Balai Budidaya Air Tawar di Kabupaten Mesuji.
"Selain meningkatkan produksi perikanan, pemerintah juga mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan. Komoditas perikanan Lampung hendaknya dipasarkan dalam bentuk olahan dan memiliki branding sendiri, " terangnya.
“Hal ini agar menjadi perhatian perangkat daerah agar terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar UMKM kita mampu bersaing baik dari sisi mutu, kemasan dan cita rasa," pungkasnya.*