Tekan Inflasi, Mendagri Desak Pemerintah Daerah Gencarkan Gerakan Pangan Murah

BACA JUGA:Fahrizal Sebut Pemprov Lampung Sudah Salurkan DBH 4 Triwulan Senilai Rp 1,2 Triliun di Tahun 2023

Sementara Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil pada inflasi tahun 2023 diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit,bawang putih, dan daging ayam ras. 

Komoditas tersebut memiliki andil inflasi tahunan tertinggi dan muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan lebih dari 5 kali dalam 12 bulan.

Kemudian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Gerakan Pangan Murah periode Januari -Desember 2023 telah terealisasi di 1.626 titik pada 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.

Arief mengimbau kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan dan konsentrasi untuk pelaksanaan gerakan Pangan murah (GPM) setiap minggu terutama untuk inflasi pangan tinggi dan belum pernah melaksanakan GPM.

BACA JUGA:Sifa Aini ditunjuk sebagai Plh Kadisnaker Lampung setelah Pengunduran Diri Agus Nompitu

Arief Prasetyo Adi juga menginformasikan bahwa Bapanas telah menerbitkan surat penugasan untuk melaksanakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tahun 2024 yang berlaku hingga 30 Desember2024.

Adapun target penyaluran beras SPHP tahun 2024 sebanyak 1,2 Juta Ton dengan harga jual di tingkat konsumen mengacu HET pada Perbadan 7/2023.

Selain itu, penugasan penyaluran CBP Skema Komersial sebanyak 200 ribu ton juga telah diperpanjang hingga Maret 2024.

Pemerintah Daerah dan Perum Bulog di wilayah masing-masing diharapkan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan penyaluran CBP baik melalui SPHP maupun komersial untuk stabilisasi harga beras yang masih tinggi.

BACA JUGA:Rencana Pendataan Kendaraan Mati Pajak di SPBU Batal, Pemprov Lampung akan Kaji Ulang

Di kesempatan yang sama, Kepala Bapanasmengapresiasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan yang telah mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi sebesar 131,85 M (92,79%) yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangandaerah.

Sementara Pemprov Lampung menyiapkan skema operasi pasar (OP) sebagai salah satu upaya untuk menekan laju inflasi.

Sekdaprov Lampung Fahrizal menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap harga beberapa kebutuhan pokok yang cenderung mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan.

"Monitoring terus menerus kita lakukan sehingga kita tahu apa persoalannya. Kalau misal terjadi kenaikan atau kelangkaan kita mesti mengatasinya,"ungkapnya.

Sumber: