Jokowi Lauching Sertifikat Elektronik, 3.125 Sertifikat Dibagikan ke Masyarakat Lampung

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekertaris Daerah (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah dan louching sertifikat elektronik di seluruh Indonesia secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Dalam penyerahan tersebut di Provinsi Lampung sebanyak 3.125 sertifikat dibagikan secara simbolis di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin 4 Desember 2023.

Sementara Presiden Jokowi serahkan 2,5 juta sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia secara simbolis yang berlangsung di Istana Negara melalui virtual.

Adapun 3.125 sertipikat itu merupakan hasil dari pendaftaran tanah sistematik lengkap dan redistribusi dari seluruh kantor tanah di Lampung.

BACA JUGA:Kunker ke Lampung, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Secara Door to Door ke Masyarakat

"Ya untuk hari ini ada 200 orang penerima sertifikat dan sisanya akan dibagikan nanti," kata Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring.

Lanjutnya saat ini pemerintah mulai mulai menggunakan sertipikat elektronik guna menjamin kepastian hukum yang diberikan kepada masyarakat atas hak tanah yang dimiliki.

"Mulai besok jajaran kantor pertanahan di seluruh Provinsi Lampung akan menerbitkan sertifikat elektronik. Dan ada dua sasaran kami yaitu aset milik pemerintah daerah dan juga milik masyarakat pribadi," jelasnya.

Untuk instansi pemerintah diharapkan sudah memakai sertifikat elektronik baik dari analog ke digital maupun penerbitan sertifikat baru.

BACA JUGA:Berikut Cara Pengurusan Sertifikat Tanah yang Mengalami Kerusakan

"Untuk masyarakat kita harapkan juga sudah memulai bisa menerima sertifikat elektronik yang akan kita terbitkan. Memang perlu waktu kami juga menyadari untuk masyarakat masih kita berikan pilihan apakah masih menerima sertifikat analog atau elektronik," ungkapnya.

Sementara Fahrizal mengatakan jika perkembangan teknologi saat ini mengharuskan pelayanan digital seluruh bidang tidak terkecuali digitalisasi data di Kementerian ATR/BPN.

"Transformasi digital di sektor pemerintahan adalah strategi paling populer dalam reformasi sektor publik yang umumnya dilakukan melalui modernisasi layanan publik dan peningkatan transparansi," ungkapnya.

Ia mengatakan sertipikat elektronik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dan sudah di launching oleh Presiden wajib di dukung dan di apresiasi.

Sumber: