Jokowi Lauching Sertifikat Elektronik, 3.125 Sertifikat Dibagikan ke Masyarakat Lampung

BACA JUGA:Pastikan Tak Ada Pungli, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Secara Door to Door di Lampung

"Pelayanan berbasis digital ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital dan offline ke online, tetapi juga pelayanan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat waktu," terangnya.

Terobosan pelayanan pengelolaan tanah itu juga diharapkan bisa mengurangi konflik-konflik terkait tanah khususnya mafia tanah.

"Bapak ibu para bupati kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada kegiatan pendaftaran tanah, khususnya pada kegiatan PTSL dan redistribusi tanah menjadi hambatan dalam kegiatan administrasi pendaftaran tanah," katanya.

Hal Itu antaran masyarakat tertentu dengan kemampuan ekonomi kurang ada kalanya tidak mampu untuk membayar BPHTB.

BACA JUGA:Massa Aksi Serahkan Dokumen Tuntutan ke BPN Lampung, Yustin: BPN Akan Selesaikan Secara Persuasif

"BPHTB merupakan kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi dengan pembebasan atau pengurangan BPHTB pemerintah daerah tidak akan kehilangan pemasukan namun sebaliknya akan menambah volume layanan pertanahan seperti peralihan hak, hak tanggungan serta meningkatkan pendapatan daerah," pungkasnya.*

Sumber: