Upaya Penanganan Konflik Satwa, DLH Lampung Barat Gelar FGD

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Kedalam Road Map Peran dan Komitmen Multi Pihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat di Aula Sari Rasa Hotel dan Resto, Kecamatan Balik Bukit, Selasa-Rabu (5-6 September 2023).

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Lampung Barat Ir. Sugeng Raharjo, M.P mengungkapkan 61,5 % wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan hutan yang terdiri dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan hutan Lindung. 

Lebih 50 Pekon/Desa di Kabupaten Lampung Barat juga berbatasan langsung atau menjadi kawasan penyangga keberadaan hutan di Lampung Barat, sehingga sangat mungkin terjadi interaksi negatif atau konflik yang melibatkan satwa liar dan manusia di Kabupaten Lampung Barat. 

Dikatakannya, interaksi negatif antara satwa liar dan manusia bukan hanya terjadi di dalam kawasan hutan, tetapi sudah meluas ke area tanah marga dan pemukiman masyarakat. 

BACA JUGA:Hingga Agustus, 30 Bencana Terjadi di Lampung Barat

Diantara beberapa faktor penyebab terjadinya konflik manusia dan satwa liar adalah tidak lagi tersedia sumber makanan bagi satwa di dalam hutan dan perambahan hutan. 

Salah satu konflik antara manusia dan satwa liar terjadi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh yang melibatkan binatang liar gajah. 

“Konflik satwa liar di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun sejak Oktober 2018 hingga sekarang. Hal tersebut berdampak serius pada kerusakan kebun masyarakat, infrastruktur/rumah milik masyarakat, serta psikis/kecemasan masyarakat,” ungkap Sugeng

Masih kata dia, konflik manusia dan satwa liar lainnya juga terjadi di Kecamatan Sumber Jaya, Kebun Tebu, Batu Ketulis, Way Tenong dan Balik Bukit yang dengan aktor utamanya adalah harimau sumatra dan beruang. 

BACA JUGA:Tergiur Gaji Tinggi, 103 Warga Lampung Barat Merantau ke Luar Negeri

Walaupun akibat yang ditimbulkan tidak sebesar konflik gajah di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, konflik yang melibatkan harimau dan beruang di beberapa kecamatan juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa binatang ternak. 

“Focus Group Discussion yang kita laksanakan pada hari ini dan besok adalah sebuah iktiar bersama dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya diharapkan menjadi dasar dalam melahirkan program dan kegiatan guna melaksanakan mitigasi dan penanganan pasca terjadinya konflik,” kata 

Program dan kegiatan bukan hanya lahir dari Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, tapi juga diharapkan bisa lahir dari multi pihak salah satunya adalah dunia usaha dan perbankan. 

"Seluruh pihak yang hadir pada hari ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap draf roadmap yang akan dipaparkan, sehingga Roadmap Rencana Aksi dan Komitmen Multi Pihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan sudah mengakomodir berbagai kepentingan, melibatkan multi pihak dan dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anggaran masing-masing pihak termasuk juga Pemerintah Pekon,” sambungnya.  

Sumber: