Yanuar Irawan Siap Buka Data Ke KPK Soal Dinkes – RSUDAM Lampung

“Tidak ada, tidak ada, dan kami kemarin tidak bahas hal-hal itu, karena fokus kami pada LHP BPK RI. Kita juga belum tahu yang mana jadi persoalan. Sampai hari ini KPK turun kita belum jelas, kesalahan pada tehnisnya atau ada kerjaan yang mereka (KPK,red) anggap tidak layak,” tegas Yanuar.

 

Selanjutnya, kembali Politisi PDI Perjuangan Lampung itu menegaskan siap membantu KPK jika diperlukan untuk membongkar persoalan tersebut.

 

“Sangat-sangat siap, kalau perlu kita dampingi KPK untuk meriksa itu. Silahkan KPK puldata, pulbaket,” sambungnya lagi,” kata Yanuar sambil tertawa.

 

Menurutnya, penegasan yang disampaikan untuk menepis kabar dan isu bahwa Ketua Komisi V meminta untuk menyetop, lalu meminta diteruskan lagi pembangunan Gedung RSUDAM yang miring. Karena, mungkin dikira sudah cair, dan dampak dari itu ada pemanggilan dari partainya, untuk diklarifikasi atas persoalan itu.

 

“Kan saya juga dipanggil oleh partai saya. Siap tidak? Saya bilang saya lebih dari siap mau diklarifikasi, dikonfirmasi. Karena sesuai dengan rekomendasi Tim tadi. Maka diteruskan. Kalau sampai sekarang ini ya ditanya siap aja. Karena APH (Aparat Penegak Hukum) itu punya metode dalam mengintrograsi,” kata Yanuar.

 

Sementara Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menegaskan setelah Kadinkes Lampung Reihana dan Wagub Chusnunia dipanggil KPK, Arinal meminta agar tidak suudzon terlebih dahulu terhadap pemanggilan keduanya oleh KPK. Bahkan kata dia klarifikasi LHKPN itu biasa untuk pejabat daerah.

 

“Mohon maaf karena ada bidang yang menangani, jadi jangan suudzon,” ungkap Arinal kepada wartawan, usai melantik dan mengukuhkan 3 Pj Bupati di Gedung Balai Keratun, Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (22/5/2023).

 

Arinal juga mengatakan kemungkinan dirinya juga akan dipanggil oleh KPK untuk klarifikasi LHKPN.

Sumber: