Ini Daftar OPD dan Kecamatan di Lampung Barat dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi dan Terendah

Ini Daftar OPD dan Kecamatan di Lampung Barat dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi dan Terendah

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar Suhendrawati--

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekdakab) Lampung Barat mencatat hingga bulan Mei 2023, untuk penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Lampung Barat mencapai Rp281,818 miliar lebih dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp984,959 miliar lebih.

“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat hingga bulan Mei 2023 baru terserap 28.61% atau Rp281.818.235.090, dari pagu anggaran Rp984.959.704.911,” ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar Suhendrawati, S.K.M, M.P, Kamis 15 Juni 2023.

BACA JUGA:Agenda Praktik Kiper Camer Sulai, Peratin Setiawati Kerahkan Kader Kesehatan Pekon

Suhendrawati mengungkapkan, penyerapan anggaran tertinggi untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kominfo yaitu anggaran yang telah terserap 50.07% atau Rp3.470.376.609 dari pagu Rp6.930.401.083. 

Lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) terserap 45,70% atau Rp2.027.671.376 dari pagu anggaran Rp4.437.208.145, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin penyerapan anggarannya mencapai 41,76% atau Rp17.010.063.268 dari pagu anggaran Rp40.738.842.892.

BACA JUGA:BPN Lampung Janji Panggil PTPN 7, Pengunjuk Rasa Ancam Turunkan Lebih Banyak Massa

Sementara untuk kategori kecamatan, penyerapan anggaran tertinggi yaitu Kecamatan Belalau sebesar 38,63% atau Rp251.884.280 dari pagu anggaran Rp652.125.600, Kecamatan Kebun Tebu 38,03% atau Rp225.043.200 dari pagu anggaran Rp591.820.000, serta Kecamatan Batu Ketulis 37,73% atau Rp232.060.200 dari pagu anggaran Rp615.081.400.

Lanjut dia, sedangkan untuk OPD yang penyerapan anggarannya terendah atau baru sedikit yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru 5,8% atau Rp3.674.962.153 dari pagu anggaran Rp62.456.472.163, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baru 8,9% atau Rp1.799.876.941 dari Rp20.045.326.025, serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) baru 18,51% atau Rp1.724.333.280 dari pagu anggaran Rp9.305.630.010.

BACA JUGA:Sambut Hari Bhayangkara ke 77, Polres Lampung Barat Gelar Khitanan Massal

“Kalau idealnya sesuai dengan anggaran kas (Angkas) hingga bulan Mei untuk penyerapannya adalah 46,88%,” ujar Hera---sapaan Suhendrawati, Kamis 15 Juni 2023.

Lebih jauh Hera mengatakan, penyebab masih sedikitnya penyerapan anggaran APBD, antara lain karena dampak adanya pergeseran anggaran sesuai dengan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 serta kegiatan yang dilaksanakan di OPD banyak yang baru dimulai bulan Juni sehingga belum dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar. 

BACA JUGA:Perbasi Lampung Barat akan Manfaatkan Taman Kota Liwa untuk Kenalkan Basket

Ditempat perpisah, Kepala DP2KBP3A M Danang Harisuseno, S.Ag, M.H mengungkapkan, penyebab masih rendahnya penyerapan anggaran di dinas yang dipimpinnya itu dikarenakan banyak anggaran hibah non fisik dan adanya penataan anggaran sesuai dengan PMK Nomor 212, sehingga pihaknya harus berhati hati. 

“Kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan di triwulan ke dua,” pungkas Danang.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: