Pemkab Pesbar Gelar Asistensi TPAKD dengan OJK Lampung

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat  menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dan Asistensi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, bertempat di ruang rapat lantai III, Gedung A Kantor Pemkab Pesbar, Rabu (1/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor OJK Lampung, Bambang Hermanto., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs.Zukri Amin, M.P., Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum, Drs. Jon Edward, M.Pd, dan Kabag Perekonomian dan SDA, dan sejumlah perwakilan OPD terkait.

BACA JUGA:Bincang dengan Kapolda, Edi Novial Usulkan Pembentukan Polsek Waytenong

BACA JUGA:Ini Misi Awal Kapolres Pesisir Barat

Dalam kesempatan itu, Zukri Amin, menyambut baik rakor itu, sebab TPAKD merupakan langkah percepatan akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan kita adalah bagaimana menyusun strategi dan menjawab tantangan kita kedepan, sehingga percepatan akses keuangan daerah bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

BACA JUGA:Pemkab Pesbar-PT Alam Laut Biru MoU Pemanfaatan Lahan

BACA JUGA:Agus Istiqlal Upayakan Semua Instansi Vertikal Berdiri

Sementara itu Kepala Kantor OJK Lampung, Bambang Hermanto mengatakan mengenai arah strategis TPAKD, mulai dari penyusunan program kerja hingga rencana kedepan. Salah satu misi yang dilakukan dengan memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah.

“Selain itu, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD, mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan,” kata dia.

BACA JUGA:RSUD Pringsewu Bersiap Ikuti Akreditasi STARKES

BACA JUGA:Cek Keamanan Lingkungan, Kasi Trantib bersama TNI-Polri Pantau Pos Ronda

Dikatakannya, pihaknya menginginkan ada peran dari daerah terkait dengan program inklusi dan literasi keuangan. Jika di lihat program yang terkait dengan inklusi keuangan menjadi bagian program nasional.

“Dengan adanya penyelarasan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat secara finansial. Serta, peran pemerintah di sini sangat penting. Pemerintah dituntut harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memajukan perekonomian, khususnya masyarakat yang berada di pekon,” pungkasnya.*

Sumber: