Panitia Pilratin Diminta Pahami Aturan dan Laksanakan Pemilihan Secara Objektif

Medialampung.co.id - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat Ir. Noviardi Kuswan membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Panitia Pemilihan Peratin serentak yang digelar di Aula AEKI, Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, Senin (25/10).

Kegiatan ini merupakan tahapan ke-2 pelaksanaan Pilratin serentak yang digelar Pemkab Lambar di 60 pekon pada tahun 2022 mendatang.

Dalam arahannya, Noviardi mengatakan panitia memegang peran yang sangat penting dan vital dalam pelaksanaan pilratin serentak. Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh panitia agar dapat memahami aturan dan melaksanakan pemilihan secara objektif.

“Ikuti kegiatan ini secara serius. mengingat ada beberapa informasi penting terkait peraturan pelaksanaan pilratin, seorang panitia harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena hasilnya akan langsung diterapkan di masing-masing pekon,” pesannya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pilratin serentak ini dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 sehingga dirinya mengingatkan agar pelaksanaan tetap mengikuti protokol kesehatan. 

“Kita berharap semua pihak dapat melaksanakan semua proses mulai dari persiapan hingga penetapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada dan jangan lupa tetap kedepankan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Sisi lain, Kabid Pemerintahan Pekon Ruspel Gultom, S.H, M.M menambahkan pelaksanaan Bimtek itu akan digelar selama dua hari yakni Senin -Selasa (25-26/10).

“Materi Bimtek ini, mulai dari kegiatan sosialisasi, pendataan dan penetapan data pemilih tetap, pelaksanaan pemungutan, perhitungan suara hingga penetapan peratin terpilih nanti,” ujar dia.

Ia juga berpesan agar seluruh peserta dapat memahami seluruh aturan dan tahapan pilratin agar berjalan aman, tertib, lancar serta berlandaskan hukum yang berlaku. 

“Harapannya seluruh peserta Bimtek dapat memahami poin-poin penting yang akan dibahas, serta mampu mengimplementasikan dengan baik, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (edi/mlo)

Sumber: