Disdukcapil Lampung Lakukan Penandatanganan Kerja Sama dengan PLN

Medialampung.co.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN UID Lampung di kantor PLN (Persero) UID Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandarlampung, Kamis (30/9).

Adapun dilakukan kerja tersebut terkait Sosialisasi Dokumen Kependudukan dan Pojok Konsultasi Disdukcapil Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Achmad Saefulloh mengatakan penandatanganan kerja dalam suatu kegiatan tersebut berkaitan dengan sosialisasi dokumen kependudukan dan pojok konsultasi. 

"Jadi nanti manfaat sosialisasi ini bisa kita gandengkan kegiatan PLN dengan harapan diikuti stakeholder lainnya," ungkapnya.

Lanjutnya, Saat ini data dari PLN sesuai dengan Perpres No.83/2021 bahwasanya pelayanan publik seluruhnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Jadi dengan adanya kerja sama ini untuk menyelesaikan permasalah-permasalahan. Seperti ada subsidi PLN ada dua nama dengan satu NIK," terangnya.

Ia juga berharap kerja antar Disdukcapil tidak hanya sosialisasi data kependudukan dan pojok konsultasi tetapi dilanjutkan pemanfaatan data dan sebagainya.

"Jadi harapan kami adalah tidak lanjut kerja tidak berhenti disitu saja, Bukan hanya sosialisasi tentang dokumen kependudukan dan pojok konsultasi tetapi tindak lanjut pemanfaatan data antara MoU Dirjen Capil dengan PLN pusat," harapannya.

Sementara Humas PLN UID Lampung Darma Saputra mengatakan ini merupakan kerjasama awal dan amanat langsung dari pusat untuk membantu Disdukcapil dalam mensosialisasikan data kependudukan dan pojok konsultasi.

"Kemungkinan kedepannya akan ada kerjasama lebih lanjut saya yakin dengan adanya pertemuan yang positif. ini akan menghasilkan hal yang positif sebagai awal kita untuk berkelanjutan bukan hanya sampai disini saja," katanya.

Langkah Selanjutnya mungkin kami akan evaluasi kembali apakah bisa lanjut, tapi saya yakin pasti akan berkelanjutan. Karena pihak PLN bersinergi dengan penduduk.

"Selanjutnya mengenai perketatan subsidi, sebenarnya dari dulu memang sudah ketat namun kejadian-kejadian di lapangan yang memang harus kita perbaiki," ungkapnya. 

Lanjutnya, Karena memang banyak sekali penduduk yang memanipulasi data pada saat sensus. Sebagian orang Indonesia mengaku orang susah walaupun kenyataan nya tidak seperti itu. Namun ada juga orang yang malu untuk menerima subsidi. Dan datang ke kita untuk melepas subsidi dengan alasan karena membebani negara.

"Makanya kami di PLN sudah ada PLN mobile beda halnya dengan dulu secara manual jadi kesalahan data sangat mungkin terjadi," paparnya.

Ia juga mengatakan saat ini ada PLN mobile jadi masyarakat bisa langsung mengklik nomor NIK .dengan memasukan nomor tersebut bisa diketahui kita bersubsidi atau tidak, makanya sudah teruji di digitalisasi. 

"Sehingga sangat di harapkan kan sesuai dengan tujuannya dengan adanya digitalisasi semakin mudah, semakin cepat semakin tepat," kata dia.

Maka dari itu kami berharap akan adanya kerjasama yang lebih baik, karena di PLN ada sesuatu kesulitan dalam mencari lokasi.

"Di PLN sendiri dulu disaat memberikan alamat dengan KTP yang tidak terpusat, alamat juga kadang tidak sesuai. Jadi harapan kedepannya semoga dengan bekerjasama lebih lanjut nanti nya PLN bisa mengakses lokasi penduduk dengan lebih baik lagi," pungkasnya (ded/mlo)

Sumber: