Gubernur Mirza Tekankan Integritas ASN Lampung sebagai Pondasi Peradaban Bersih

MEDIALAMPUNG.CO.ID — Pada Selasa, 2 Desember 2025, Aula Gedung BPSDM Provinsi Lampung dipenuhi ratusan aparatur yang datang dari berbagai kabupaten/kota. 

Di tempat itulah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Integritas dan Anti-Korupsi Tingkat Dasar yang menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan Hakordia 2025. 

Suasana pagi itu penuh keseriusan, seolah seluruh peserta memahami bahwa materi yang akan dibahas bukan sekadar teori, melainkan fondasi moral yang menentukan arah pemerintahan.

Pelatihan ini menghadirkan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Galih Permana Nataregara, pendidik tindak pidana korupsi sekaligus perwakilan dari Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI, menegaskan bahwa pemahaman antikorupsi di daerah tak bisa lagi dipandang sebagai kegiatan rutin. 

BACA JUGA:Penerbitan HGU SGC Diduga Kangkangi Kemenhan RI, Massa Desak Kejagung Periksa Menteri

Di hadapan peserta, ia menekankan bahwa fungsi pendidikan KPK adalah memastikan para aparatur memahami batasan hukum, bukan membuat mereka gentar mengambil keputusan.

Menurut laporan panitia, terdapat 104 peserta yang mengikuti kegiatan ini, terdiri dari penyuluh, tenaga pendidik, widyaiswara, hingga ASN dari kabupaten/kota se-Lampung. 

Pelatihan ini dirancang agar setiap peserta mampu menerapkan nilai-nilai integritas secara nyata, sehingga materi tidak berakhir sebagai wacana tanpa praktik.

Dalam sambutan resminya, Gubernur Rahmat Mirzani menyampaikan pandangan yang tegas mengenai posisi integritas dalam tata kelola pemerintahan. 

BACA JUGA:Manfaat Luar Biasa Bayam untuk Kecantikan Kulit: Rahasia Alami yang Sering Terlewat

Ia mengingatkan bahwa keruntuhan sebuah bangsa sering kali lahir bukan dari konflik senjata, tetapi dari korupsi yang perlahan melumpuhkan kepercayaan publik. 

“Ketika korupsi merusak akar sebuah pemerintahan, kepercayaan masyarakat lenyap. Pembangunan pun ikut mandek,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Lampung sempat mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir. 

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kualitas layanan publik—di mana satu pengalaman buruk saja dapat melebar menjadi sentimen negatif yang mempengaruhi seluruh institusi. Karena itu, integritas ASN dipandang sebagai kunci pemulihan kepercayaan tersebut.

Sumber: