Pj Sekdaprov Lampung Buka Workshop Penguatan SAKP, Dorong Tata Kelola Berorientasi Hasil

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fredy, membuka Workshop Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Jumat 6 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Fredy menyatakan bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan komitmen nyata serta perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek. 

Implementasi SAKP, lanjutnya, menjadi bagian penting dari transformasi menuju manajemen kinerja sektor publik dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.  

“Prinsip akuntabilitas harus menjadi pedoman utama. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, setiap rupiah dari APBN atau APBD harus memiliki manfaat nyata bagi rakyat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan anggaran harus berdampak dan berkinerja,” kata Fredy.  

BACA JUGA:Sebanyak 165 Peserta Ikut Ujian Kompetensi PPPK di Kanwil BPN Lampung

BACA JUGA:Khasiat Buah Mengkudu: Rahasia Kesehatan dari Buah yang Kerap Diremehkan

Ia menambahkan bahwa penerapan SAKP dirancang untuk mendorong akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dari penggunaan anggaran. 

Desain program dan kegiatan, menurutnya, harus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  

Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan implementasi SAKP. 

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Lampung memperoleh kategori B dengan nilai 68,36.

BACA JUGA:Bersama TNI dan Polri Pemdes Karangrejo Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Pelajar Dan Masyarakat

BACA JUGA:Kecelakaan Tragis Ambulans dan Kereta di Kediri: Peringatan Penting Keselamatan

Namun, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti perlunya peningkatan pemahaman dan kompetensi terkait prinsip akuntabilitas di tingkat perangkat daerah.  

“Saya berharap seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengikuti workshop ini dengan baik. Komitmen nyata diperlukan untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan,” jelasnya. 

Sumber: