Gubernur Mirza Tekankan Digitalisasi dan Integritas dalam Pemberantasan Korupsi

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) dan Pemantauan Pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Jumat 10 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi serupa yang telah dilaksanakan pada 24 Juli 2025. 

Agenda tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 dengan fokus pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Dua area utama yang menjadi perhatian ialah pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi penerimaan daerah. 

BACA JUGA:Jalan Way Nipah-Tampang Tua Melintas Area TNBBS, Perlu Kajian Mendalam Jika Akan Dibangun

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus dimulai dari pencegahan yang sistematis. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur melalui sistem yang transparan dan berbasis teknologi,” ujar Gubernur Mirza. 

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

BACA JUGA:Jalan Way Nipah-Tampang Tua Melintas Area TNBBS, Perlu Kajian Mendalam Jika Akan Dibangun

“Dengan digitalisasi, proses birokrasi menjadi lebih cepat, terbuka, dan dapat dipantau secara real time. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan pemerintahan yang bersih sekaligus melayani masyarakat dengan lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, Gubernur Rahmat menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

“Pemerintah harus hadir secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam keterbatasan anggaran sekalipun, kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi pelayanan, serta memperbaiki sistem pengawasan di seluruh perangkat daerah.

Sumber: