Hasil penelusuran lintas instansi justru menguatkan bahwa aliran tersebut merupakan sungai, bukan sekadar saluran air biasa.
“Awalnya diragukan sebagai sungai, tapi setelah ditelusuri ternyata itu sungai, bahkan termasuk kategori sungai bertanggul,” jelas David.
Ia juga menyayangkan belum adanya sikap tegas dari pemerintah daerah, meskipun indikasi permasalahan dinilai sudah cukup terang.
Selain berdampak pada lingkungan dan potensi banjir, persoalan ini turut merugikan kliennya dari sisi kepemilikan lahan.
BACA JUGA:Asroni Paslah: Jangan Jadikan Outing Class Kedok Pungutan di Sekolah Negeri
Hingga kini, rapat koordinasi lintas sektor belum menghasilkan keputusan final. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar segera memberikan kepastian hukum secara tertulis.
“Kami hanya butuh kejelasan. Kalau memang itu pelanggaran, sampaikan secara tegas. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk,” tegasnya.
Meski demikian, David menegaskan pihaknya tetap mendukung langkah pemerintah kota dalam menjaga fungsi sungai dan upaya pencegahan banjir. Namun, konsistensi dalam penegakan aturan disebut menjadi kunci utama.
“Jangan sampai di satu sisi pemerintah memperbaiki sungai, tapi di sisi lain ada sungai yang justru hilang,” pungkasnya.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Terapkan WFH ASN Mulai 10 April 2026, Ini Aturannya