Namun ia menegaskan, keputusan akhir tetap akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik dan dinamika politik terakhir dalam proses pengambilan keputusan.
Terkait alasan maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akibat tingginya biaya politik, Candrawansah menilai persoalan tersebut lebih pada lemahnya regulasi, bukan pada model pemilihannya.
“Ini soal bagaimana regulasi mengurangi politik uang dan mahar politik. Harus ada aturan yang benar-benar tidak memberi ruang, disertai sanksi tegas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan melalui DPRD bukan jaminan bebas dari praktik politik uang. Justru, menurutnya, potensi transaksi politik tetap ada dalam mekanisme tersebut.
BACA JUGA:Gelombang PHK Mendorong Ledakan Freelancer
Saat ditanya apakah wacana ini lahir dari evaluasi objektif pilkada langsung atau didorong kepentingan politik tertentu, Candrawansah menilai faktor kepentingan politik sulit dipisahkan.
“Bisa jadi ada kepentingan politik jangka panjang untuk agenda partai tertentu. Koalisi partai politik yang besar tentu akan mendapat keuntungan lebih jika pemilihan melalui DPRD terealisasi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar publik tidak memandang perubahan mekanisme ini hanya sebagai upaya memindahkan sasaran politik uang, dari masyarakat ke elite politik.
Candrawansah menutup statment nya dengan menyoroti resiko besar jika pemilihan kepala daerah kembali diserahkan ke DPRD.
BACA JUGA:Wisata Pantai Mandiri Sejati Telan Korban, Warga Lampung Utara Hanyut
Salah satunya adalah hilangnya ruang partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi pembelajaran politik masyarakat secara luas.
“Peran pemantauan masyarakat akan hilang. Masyarakat tidak lagi bertatap muka langsung, tidak mendengar visi dan misi melalui kampanye. Riak-riak pesta demokrasi rakyat juga akan hilang,” Pungkasnya.