Soroti Mahalnya Biaya Politik PKS Bandar Lampung Buka Opsi Pilkada Lewat DPRD

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung memberi sinyal terbuka terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Isu mahalnya ongkos politik serta kuatnya pengaruh oligarki dalam Pilkada langsung menjadi catatan serius yang mendorong sikap tersebut.

Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, menegaskan bahwa sikap partai di tingkat daerah akan sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Agus menekankan bahwa struktur partai memiliki garis komando yang jelas dalam menyikapi isu strategis nasional, termasuk soal mekanisme Pilkada.

BACA JUGA:Wali Kota Eva Dwiana Minta Perusahaan di Bandar Lampung Patuhi UMK 2026

“Pertama kalau di PKS apalagi kita di DPRD Kota Bandar Lampung secara prinsip mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP. Jadi kalau DPP memutuskan setuju dengan pemilihan di DPRD ya kita akan ikut itu,” ujar Agus Widodo.

Ia menambahkan, setiap keputusan politik yang diambil PKS selalu didasarkan pada pertimbangan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kedua, di PKS kita punya prinsip apa yang menjadi maslahat lebih kita kedepankan ketimbang mudhorot. Jadi saya kira di PKS sendiri pasti akan ada kajian mendalam terkait wacana ini, mana yang lebih memberikan maslahat dan yang lebih sedikit menimbulkan mudhorot,” lanjutnya.

Menanggapi anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi melemahkan demokrasi, Agus justru melihat partai politik sebagai aktor utama yang menjaga denyut demokrasi tetap hidup.

BACA JUGA:Harga Cabai Rawit di Bandar Lampung Masih Tinggi, Disdag Pastikan Stok Tetap Aman

“Salah satu keberadaan partai politik ini adalah mereka menghidupkan demokrasi itu sendiri. Tentu kita akan mendorong agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat bisa kita jembatani, jadi kanalnya lewat partai politik,” jelasnya.

Menurut Agus, jika wacana tersebut benar-benar diterapkan, maka keputusan itu diyakini telah melalui kajian mendalam dan pertimbangan matang di tingkat pusat.

Sorotan utama Agus tertuju pada praktik politik elektoral saat ini yang dinilai sarat biaya dan membuka ruang lebar bagi politik uang. Ia menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan praktik tersebut.

“Kalau itu sangat mungkin, karena memang realitas kan sejak pemilihan secara langsung karena memang cost politik kita jadi besar,” ungkapnya.

Sumber: