MEDIALAMPUNG.CO.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya memberikan respons atas menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan mengkaji secara mendalam usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi publik serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi.
Hasto menjelaskan bahwa konstitusi menekankan pentingnya pemilihan kepala daerah yang demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, hal itu menjadi dasar utama dalam menilai setiap perubahan mekanisme pemilihan.
“Konstitusi mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jurdil. Ini yang akan kami bahas bersama. Yang terpenting adalah sejauh mana usulan itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi,” ujar Hasto dikutip dari CNN Indonesia.
BACA JUGA:Pneumonia Menular atau Tidak? Pemahaman Lengkap, Cara Penyebaran dan Strategi Pencegahannya
Ia menambahkan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat selama ini dipandang penting karena jabatan kepala daerah membutuhkan legitimasi kuat dari pemilih. Walau begitu, PDIP memahami alasan munculnya usulan agar pemilihan dikembalikan ke DPRD.
Usulan tersebut pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat peringatan HUT ke-61 Golkar pada Jumat (5 Desember 2025).
Bahlil menilai bahwa pemilihan melalui DPRD dapat menekan kerumitan teknis Pilkada dan biaya yang ditimbulkan.
Gagasan itu kemudian mendapat pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam acara tersebut.
BACA JUGA:Panduan Lengkap Memilih Bedak Translucent agar Tampak Natural dan Segar
Hasto menyebutkan bahwa beban biaya besar yang timbul dari sistem pemilihan langsung menjadi salah satu alasan yang dipahami PDIP.
Biaya kampanye hingga ongkos komunikasi politik yang tinggi, kata Hasto, kerap menjerumuskan kepala daerah dalam praktik-praktik korupsi.
“Ini alasan yang kami tangkap. Tentu seluruh aspirasi itu akan kami bahas dalam Rakernas mendatang,” katanya.
PDIP dijadwalkan membahas sikap resmi partai terkait wacana tersebut dalam rapat kerja nasional pada awal tahun depan.
BACA JUGA:Dugaan Pembalakan Liar di Pesisir Barat, Polda Lampung Mulai Investigasi