MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan sejumlah poin penting hasil pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang berlangsung pada Selasa 7 Oktober 2025.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini dan sejumlah kebijakan baru antara pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun,” ujar Mirza di Kantor Gubernur Lampung, Rabu 8 Oktober 2025.
BACA JUGA:Aksi Adik Syahrini Comot Foto Chef Devina Berujung Permintaan Maaf
Ia menjelaskan, dampak pemangkasan tersebut akan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini harus ditanggung melalui APBD.
“Kami sampaikan bahwa akibat TKD yang ditarik, daerah harus menggunakan APBD untuk penganggaran gaji PPPK tahun depan. Jadi, belanja pegawai otomatis akan meningkat,” jelasnya.
Lanjutnya, Pemprov Lampung mengalami pemangkasan TKD sebesar Rp580 miliar oleh Kementerian Keuangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program pembangunan prioritas, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan, akan tetap dilaksanakan dan tidak terganggu.
BACA JUGA:HUT Golkar Ke-61, Rycko Mendoza Gelar Pasar Murah bersama DPD Partai Golkar Lamsel
“Karena jalan harus tetap diperbaiki, mungkin dampaknya di pos yang lain. Untuk pembangunan jalan bukan hanya dari APBD, tapi juga bisa lewat kolaborasi dengan sektor swasta dan pihak lainnya,” katanya.
Ia juga mendorong agar sektor swasta dan perekonomian desa terus tumbuh sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan optimal.
“Yang paling vital di Provinsi Lampung ini adalah jalan. Jadi secepatnya kita bangun jalan supaya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Terkait dampak pemotongan anggaran, Mirza memastikan tidak akan ada pengurangan gaji maupun tunjangan bagi pegawai pemerintah.
BACA JUGA:TNI–Polri Tanam Jagung Serentak dan Resmikan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Bandar Lampung