BPK Sambangi Lampung Barat, Wabup Tegaskan Pentingnya Pengawasan Keuangan

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Selasa (9 Desember 2025). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi dan sinergi yang lebih solid antara Pemkab Lampung Barat dan BPK.

Dalam audiensi tersebut, Wabup Mad Hasnurin didampingi Asisten serta jajaran Inspektorat Lampung Barat sebagai unsur pengawasan internal yang selama ini menjadi mitra strategis BPK dalam memastikan akuntabilitas belanja daerah.

BACA JUGA:Tuntas 99 Persen, Dua Pekon di Lampung Barat Segera Nikmati Aliran Listrik PLN

Mad Hasnurin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim BPK dan menilai bahwa komunikasi langsung dengan lembaga pemeriksa negara merupakan langkah esensial untuk memastikan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab berjalan sesuai aturan.

“Pertemuan seperti ini sangat penting. Dengan adanya komunikasi langsung, kita bisa memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan lebih tertib dan akuntabel,” ujar Mad Hasnurin.

Ia menuturkan, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi dinamika pengelolaan anggaran yang semakin kompleks. 

BPK, kata dia, memiliki peran strategis dalam memberikan catatan maupun rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan.

BACA JUGA:Reklame Ilegal Taman Sahabat Kotabumi Diperintahkan Dibongkar Akhir Desember

Mad Hasnurin menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab dan BPK merupakan bagian dari komitmen Lampung Barat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan berkesinambungan. 

Ia menekankan pentingnya keterbukaan, kesiapan mengikuti evaluasi, serta respons cepat terhadap berbagai rekomendasi yang diberikan BPK.

“Kami berorientasi pada perbaikan. Setiap catatan dari BPK akan menjadi pedoman bagi kami dalam memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, tetapi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola anggaran publik. 

Sumber: