MEDIALAMPUNG.CO.ID - Komisi III DPRD Provinsi Lampung mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2025.
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyatakan bahwa pemutihan pajak ini penting untuk mengidentifikasi potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
"Saya usul kongkrit ini terutama untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. PAD persoalan mendasar, mendalam dan substansial yang harus mendapatkan penanganan khusus. Salah satu usul dan solusi saya mohon Pemutihan pajak di lakukan oleh Gubernur melalui OPD terkait dilakukan di awal tahun, "ungkapnya, Selasa 4 Februari 2025.
Lanjutnya begitu di lantik awal tahun ini lalu melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
BACA JUGA:AKAR Lampung Tuntut Transparansi Dana CSR BI, Siap Gelar Aksi jika Tak Ada Kejelasan
BACA JUGA:Dampak Kebijakan Tarif Impor Trump: Nilai Rupiah Merosot ke Angka Rp16.455
"Tapi pemutihan dilakukan dengan konsep yang lebih matang dengan setrategi lebih matang lebih jitu dan lebih inovatif, "jelasnya.
"Bila perlu orang bayar pajak sudah bayar pakai q-ris dan berkas bisa disusulkan atau dikirim ke rumah, "sambungnya.
Ia mengatakan alasan usulan pemutihan pajak kendaraan awal tahun untuk memprediksi PAD tahun berikutnya.
"Karena kalo akhir tahun maka gubernur tidak akan bisa memprediksi pemasukan ditahun depan. Tapi kalo di awal tahun akan mampu memprediksi kira-kira potensi pajak sudah diketahui di awal tahun. Sehingga ditahun berikutnya gubernur mampu membuat postur APBD berdasarkan proyeksi potensi pendapatan daerah, " Terangnya.
BACA JUGA:Kekerasan Meningkat di Jenin: Serangan Israel Memicu Perlawanan Sengit
BACA JUGA:Dirawat dengan Baik Selama Ditawan, Tahanan Israel Berterima Kasih kepada Hamas
Ia menambahkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar bagi Pemprov Lampung, namun masih belum dikelola secara optimal.
“Pajak kendaraan bermotor adalah penyumbang terbesar PAD. Berdasarkan data Korlantas Polri, terdapat 3,9 juta kendaraan di Lampung yang berpotensi menyumbang pajak,” terangnya.
Selain pajak kendaraan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan pengecekan terhadap objek pajak air permukaan.