LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada 2024 di Lampung Utara yang berstatus ASN atau PPPK mengeluhkan adanya potongan pada honor mereka.
Hal itu diungkapkan salah satu anggota KPPS Pilkada berstatus guru PPPK yang minta agar namanya dirahasiakan.
Ia mengatakan bahwa potongan honor yang diklaim untuk pajak PPN tersebut sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan dari PPS atau pun dari KPU Lampung Utara.
“Tiba-tiba petugas Sekretariat PPS wilayah kami menghimbau adanya pemotongan pajak itu setelah pilkada terlaksana, pas menerima gaji dari sekretariat PPS,” ujarnya pada Rabu, 25 Januari 2025.
BACA JUGA:Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata, Harapan Baru untuk Perdamaian di Gaza
“Setelah saya terima honor KPPS sebesar Rp.850.000, akhirnya saya berikan sebesar Rp.50.000 untuk pajak karena saya berstatus PPPK,” katanya.
Padahal, lanjutnya, dari awal mendaftar KPPS tidak pernah ada yang mempertanyakan atau pun syarat status PPPK atau pun PNS.
“Aneh aja penuh kejanggalan kalau dipotong pajak di akhir waktu setelah penerimaan honor KPPS. Karena niat kita ingin membantu mensukseskan Pilkada November 2024 yang lalu,” ucapnya.
Saat medialampung.co.id mengkonfirmasi petugas PPS setempat yang tidak mau disebutkan namanya, ia membenarkan adanya potongan pajak tersebut, yang diberlakukan kepada PNS atau PPPK yang berstatus golongan 3 ke atas.
BACA JUGA:Garis Kemiskinan di Lampung September 2024 Meningkat Hingga 2,13 Persen
“Jika golongan 1 dan dua tidak dipungut pajak tersebut, dan pungutan pajak yang berstatus golongan 3 keatas, itu langsung kita serahkan kepada pihak KPU yang bernama bapak Saiful,” jelasnya.
Sementara itu, Saiful Anwar selaku kasubag umum KPU kabupaten Lampung Utara melalui pesan WhatsApp, mengatakan tidak dapat menjelaskan dan beralasan data-data tersebut berada di kantor KPU.
"Untuk Masalah ini tidak dapat saya jelaskan sekarang, karena saya masih di Bandar Lampung, belum pegang data, karena data ada di kantor komisi pemilihan umum,” ujarnya.