– Saran bagi Pemerintah Provinsi Lampung ; Pertama, dalam hal ini gubernur dan jajarannya, untuk bekerja keras, cerdas dan kreatif dalam pembangunan infrastruktur jalan, khususnya dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran.
Kedua, mereview total alokasi pembiayaan pembangunan dalam APBD 2023 dan mengalokasikan kembali prioritas anggaran kegiatan pembangunan jalan dan memangkas anggaran yang sarat pemborosan.
Ketiga, Gubernur harus mengawal total pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan agar tidak ada penyimpangan dari sisi kualitas jalan, pastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan jalan. Keempat, secara regulasi sudah ada skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, oleh karena itu gubernur dan jajaran harus mengoptimalkan pelaksanaan kolaboratif dalam jalan pembangunan, membangun kemitraan dengan korporasi besar yang ada di Provinsi Lampung, Gubernur sebagai pemimpin rakyat Lampung harus berani mengendalikan oligarki untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Lampung, jangan sekedar dimanfaatkan kaum oligarki yang menghisap sumber daya lokal untuk kepentingan keserakahan para kapitalis.
Demikian pernyataan pers Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung. Mari terus berawal bersama pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka atas kritik masyarakat sebagai bentuk check and balance penyelenggaraan pemerintahan. Merdeka!.