PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Berdasarkan hasil pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) dalam pelaksanaan verifikasi faktual (Verfak) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesbar terhadap dukungan bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kini masih berlangsung, diduga banyak nama warga yang dicatut untuk dukungan balon DPD.
Anggota Bawaslu Pesbar, Abd.Kodrat S, S.H, M.H., mengatakan, dari hasil pemantauan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) serta Bawaslu Kabupaten Pesbar dilapangan, ditemukan banyak nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga di Pesbar yang diduga dicatut untuk syarat dukungan balon DPD.
“Dari Kecamatan Lemong hingga Bangkunat memang banyak nama warga yang diduga dicatut, kalau ratusan nama kemungkinan ada. Tapi, jumlah pastinya itu bisa diketahui setelah pelaksanaan verfak selesai,” katanya, Minggu (19/2).
BACA JUGA:Pemkab Lambar akan Kelola Arsip Berbasis Digital
BACA JUGA:Dandim 0410 dan Jajaran Laksanakan Istighosah Kubro Secara Virtual
Dijelaskannya, pencatutan nama untuk dukungan balon DPD itu ketika di verfak rata-rata warga yang dicatut itu kaget dan tidak mengetahui namanya dicatut, dan setelah diverifikasi warga itu tidak mendukung balon DPD dimaksud.
Sedangkan, untuk wilayah Kabupaten Pesbar ada 13 balon DPD yang sampel dukungannya di Pesbar diverfak.
“Jika nama warga yang dicatut itu memang tidak mendukung balon DPD, tentu dukungan balon DPD itu tidak memenuhi syarat. Meski banyak nama warga yang dicatut, tapi hingga kini Bawaslu Pesbar belum menerima pengaduan mengenai hal itu,” jelasnya.
BACA JUGA:Seorang Ayah Gagahi Anak Kandung Berulang Kali Sejak Usia 8 Tahun
BACA JUGA:Kenapa Advokat Terkesan Banyak dari Suku Batak (Bagian 1)
Sementara itu, anggota KPU Pesbar Ramzi, mengaku, hingga kini verfak terhadap dukungan balon DPD memang masih terus dilakukan, bahkan kini sudah lengkap yakni melakukan verfak dukungan untuk 13 balon DPD.
Terkait dengan sampel dukungan yang dilakukan verfak itu berdasarkan sampel yang dikirim oleh KPU RI dan Provinsi melalui sistem informasi pencalonan DPD.
“Sehingga, kalau ada nama warga yang dicatut dan memang tidak mengetahui atau tidak mendukung balon DPD, maka nanti warga itu bisa mengisi formulir yang telah disiapkan KPU Pesbar melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan verfak di lapangan,” pungkasnya.*