LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Menindaklanjuti ketidak tahuan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terkait program dinas terkait di bidang fisik di satuan pendidikan, menuai tanggapan dari Komisi III DPRD Lambar yang membidangi pendidikan.
Bahkan jika memang seperti itu ceritanya dilapangan Komisi III akan mengingatkan Disdikbud melalui bidang terkait dinas untuk memfungsikan peran pegawai sebagaimana mestinya. Disampaikan anggota DPRD Lambar Komisi II Nopiyadi, S.Ip, menyebutkan sangat lucu jika korwil tidak mengetahui terkait kebutuhan atau apa yang disalurkan pemerintah di sekolahan yang menjadi wilayah kerja masing-masing. Karena kata Nopiyadi, S.Ip anggota legislatif (aleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut realisasi bantuan seperti pembangunan gedung, renovasi atau bentuk lainnya rata-rata direalisasikan karena adanya usulan dari bawah. BACA JUGA:Kapolres Lambar Cek Barang Inventaris Randis Hingga Senpi Para Personel "Sekolah usul ke dinas dan secara otomatis mestinya korwil tau, dan jika seperti ini korwil justru tidak tahu menahu, artinya sekolah dengan dinas diindikasikan pakai prinsip potong kompas, tegasnya. Dan atas hal-hal tersebut Nopiyadi, S.Ip meminta supaya Disdikbud melakukan pembenahan pola, agar setiap kegiatan tepat sasaran dengan menghasilkan kualitas yang baik. "Pada petunjuknya bantuan disalurkan dengan mengedepankan skala prioritas dan yang paham di lapangan tentang kondisi sekolah mana yang layak diantaranya korwil yang menjadi perpanjangan Disdikbud di tingkat kecamatan, dan dibutuhkan profesionalitas petugas di bidang berkompeten dinas," imbuhnya. BACA JUGA:Disdikbud Lambar Tak Bisa Jelaskan Soal Dana Perjalanan Dinas Disdikbud Lambar Bagi-bagi Kue Sebelumnya Meski saat ini—istilah bagi-bagi kue, dalam kegiatan pembangunan di Disdikbud sudah dimulai, namun pihak berkompeten Disdikbud ditingkat kecamatan justru mengaku tidak mengetahui. Sebagaimana penelusuran awak media ini di lapangan, beberapa petugas Koordinator Wilayah (Korwil) Disdikbud mengaku tidak mengetahui tentang program yang berkaitan dengan pembangunan fisik di dinas tersebut. Baik itu berupa pembangunan atau renovasi gedung, seperti Ruang Kelas Belajar (RKB), gedung kantor, gedung perumahan dan pagar sekolah hingga pengadaan meja kursi (mobiler). "Kami tidak tahu seperti apa tahapan pembangunan itu sekarang. Bahkan sekolah mana saja yang mendapatkan dan seperti apa teknis pengerjaannya kami tidak tau," ungkap beberapa korwil yang enggan disebut namanya. BACA JUGA:Parosil Tanggapi Pengungkapan Kasus Pembunuhan AP Terus narasumber yang bisa dipercaya tersebut, dari tahap usulan pihak sekolah tidak melalui korwil, dan tahapan lanjutan korwil juga tidak diberitahukan oleh dinas melalui bidang terkait. Karena itu, para korwil mengarahkan awak media ini agar berkoordinasi langsung dengan Disdik."Biar lebih jelas silahkan koordinasi langsung dengan disdik mas, kami betul-betul tidak tahu karena memang tidak diberi tahu. Jadi bukan menutup-nutupi ya," katanya. (r1n/mlo)