DPRD Lampung Akan Bahas Persoalan Harga Singkong di Kementerian

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong, Mikdar Ilyas, menyatakan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga kementerian untuk membahas persoalan harga singkong yang menjadi keluhan petani di Lampung.  

"Kami akan bergerak bersama tenaga ahli untuk mengunjungi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Fokus kami adalah menyampaikan persoalan tataniaga singkong yang dihadapi petani di Lampung," Kata Mikdar didepan para petani singkong di Kantor DPRD Lampung, Senin 13 Januari 2025.

Ia menegaskan pentingnya pembahasan ini untuk menemukan solusi konkret agar kebijakan pemerintah pusat lebih berpihak kepada petani. 

"Kami ingin memastikan keluhan petani singkong di Lampung tersampaikan dengan jelas, sehingga ada langkah nyata dari pemerintah pusat,"jelasnya.

BACA JUGA:Aksi Petani Singkong Ricuh Desak Pj Gubernur Lampung Hadir

BACA JUGA:Ratusan Petani Singkong Gelar Aksi Tuntut Kenaikan Harga Sesuai Janji Gubernur Lampung

Mikdar juga berharap kebijakan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kesejahteraan petani dan keberlangsungan operasional perusahaan pengolahan singkong. 

Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

"Kami akan melaporkan hasil pembahasan ini kepada Gubernur Lampung agar semua pihak dapat bekerja sama. Dukungan dari rekan-rekan di DPRD juga sangat kami harapkan untuk mengawal proses ini hingga tercapai solusi yang memuaskan," kata Mikdar.  

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi fluktuasi harga singkong yang meresahkan, sekaligus mendukung keberlanjutan industri pengolahan singkong di daerah.  

BACA JUGA:BGN Buka Lowongan CPNS untuk Dukung Program Makan Siang Gratis Presiden

BACA JUGA:KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku Besok

Mikdar optimistis kolaborasi antarpihak terkait akan membawa dampak positif bagi masyarakat. 

"Kami berkomitmen agar kebijakan ini benar-benar berdampak nyata, baik untuk petani maupun perusahaan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya,"pungkasnya.

Sumber: