Aksi Demonstrasi Mahasiswa HMI Lampung Utara Memanas, Bakar Ban hingga Terjadi Bentrokan

BACA JUGA:Jelang Nataru, PLN Lampung Lakukan Pemeliharaan Gabungan Tingkatkan Keandalan Listrik

1. Transparansi pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan Gerbang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu.  

2. Penyelesaian tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada aparatur desa.  

3. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang macet selama tiga bulan.  

4. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 terkait penataan minimarket.  

5. Transparansi iuran dana Korpri yang dipotong setiap bulan dari gaji aparatur.  

6. Peningkatan akses lapangan pekerjaan.  

7. Perbaikan fasilitas umum, khususnya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Perkimciptaru).  

8. Evaluasi terhadap kepala dinas dan pejabat yang dianggap tidak kompeten, termasuk Kepala BKPSDM yang memicu kegaduhan dengan kebijakan mutasi baru-baru ini.  

BACA JUGA:Masyarakat Pertanyakan Status Tanah Ulayat yang Dikuasai Kimal Lampung

Koordinator aksi, Bayu Iswari, menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. 

“Kami meminta evaluasi terhadap Kepala Dinas Perizinan dan Perkimciptaru. Ada dugaan permainan di Dinas Perizinan. Selain itu, pembangunan Gerbang RSUD Ryacudu juga perlu dikaji manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Bayu.  

Menanggapi tuntutan tersebut, Pj. Bupati Lampung Utara, Drs. H. Aswarodi, menyatakan bahwa kritik dari mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat diperlukan. 

Ia berjanji akan segera mengadakan audiensi dengan HMI dalam waktu dekat.  

BACA JUGA:Tangkap DPO Curanmor Saat Ulang Tahun, Kapolresta Bandar Lampung Beri Penghargaan kepada Dua Personel

Sumber: