Pj Gubernur Lampung Luncurkan CSIRT untuk Perkuat Keamanan Siber di 6 Kabupaten

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, secara resmi meluncurkan Tim Respons Insiden Keamanan Komputer atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) gabungan untuk enam kabupaten di Provinsi Lampung. 

Acara tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa 3 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Samsudin menyatakan bahwa pembentukan CSIRT adalah langkah strategis untuk melindungi dan merespons ancaman maupun insiden siber yang berpotensi terjadi.  

"Keamanan siber adalah isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Saya menyambut baik pembentukan CSIRT ini sebagai upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan berbasis siber di Provinsi Lampung," Kata Samsudin.

BACA JUGA:KPU Lampung Tengah Tetapkan Ardito-Koheri Sebagai Pemenang Pilkada 2024

BACA JUGA:240 Personel Gabungan Polresta dan Kodim Amankan Rapat Pleno Pilkada Bandar Lampung

Enam kabupaten yang menjadi cakupan CSIRT gabungan tersebut adalah Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, dan Pringsewu.  

Samsudin menjelaskan bahwa tugas CSIRT bukan hanya menangani insiden siber, melainkan juga mencegah dan meminimalkan dampak serangan dengan meningkatkan kesiapan, respons cepat, serta perbaikan sistem keamanan.  

“CSIRT diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani insiden siber di wilayah masing-masing,” tegasnya.  

Dia juga menyoroti bahwa ancaman siber di Indonesia, termasuk Lampung, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. 

BACA JUGA:Bulog Lampung Siap Dukung Program Makan Gratis

BACA JUGA:Simpan Ratusan Butir Pil Penenang, Anak Punk di Bandar Lampung Ditangkap

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lebih dari 1,3 miliar serangan siber terjadi pada tahun 2023, dengan sektor pemerintahan dan layanan publik menjadi target utama.  

“Ancaman seperti judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak moral masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika ini tidak ditangani serius, dampaknya akan sangat buruk bagi pembangunan daerah,” lanjutnya.  

Sumber: