Pemprov Lampung Resmi Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Keuangan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, secara simbolis menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Provinsi Lampung kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, dan Penjabat Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, sebagai bagian dari peluncuran resmi KKPD Provinsi Lampung di Saphire Meeting Room, Hotel Grand Mercure, pada Kamis 24 Oktober 2024.

Dalam sambutannya, Samsudin menyampaikan bahwa peluncuran KKPD ini merupakan langkah inovatif yang strategis untuk mendukung transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Samsudin menambahkan bahwa Provinsi Lampung sedang menghadapi perubahan signifikan dalam metode pembayaran, di mana pembayaran digital perlahan namun pasti mulai menggantikan metode pembayaran konvensional.

"Digitalisasi saat ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan," jelasnya.

BACA JUGA:Aksi Penipuan di Agen BRILink Digagalkan, SOP yang Kuat Jadi Kunci

BACA JUGA:BRImo FSTVL: Kesempatan Besar Raih Hadiah Mobil dan Motor

Ia menyoroti bahwa kebiasaan masyarakat telah berubah dari penggunaan uang tunai ke pembayaran non-tunai. 

"Dulu, lima atau sepuluh tahun yang lalu, dompet kita penuh dengan uang tunai, tapi sekarang mungkin hanya sedikit yang kita bawa. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembayaran tunai ke pembayaran digital, dan kita harus siap menghadapi perubahan ini," katanya.

Samsudin juga menekankan bahwa peluncuran KKPD menandai era baru dalam tata kelola keuangan daerah. 

"Dengan KKPD, kita tidak hanya mendukung efisiensi dan kecepatan transaksi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Semua transaksi akan tercatat secara digital, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran," tuturnya.

BACA JUGA:BRI SAPA Dorong Edukasi Transaksi Cashless di Pelosok Daerah

BACA JUGA:Sekdaprov Lampung Pimpin Diskusi Penyusunan Naskah Akademik RUU Perkotaan

Ia berharap implementasi KKPD dapat membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran, sesuai dengan prinsip Good Governance.

"Ini adalah bentuk komitmen kita untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional," tambah Samsudin.

Sumber: