Proyek Jalan Provinsi di Lampung Barat Tuai Kritik, Kualitas Pekerjaan Diragukan Hingga Minim Rambu

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Proyek perbaikan Jalan Provinsi pada ruas Liwa-Ranau, tepatnya di wilayah Gunung Pasir, Pekon Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat meliputi penanganan bahu jalan dan tambal sulam menuai kritik dari masyarakat pengguna jalan.

Mulai dari kualitas pekerjaan yang diragukan, hingga minimnya rambu sehingga membahayakan pengguna jalan serta tidak adanya plang proyek yang terpasang di lokasi menjadi perhatian masyarakat dalam kegiatan proyek di bawah pengelolaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah V (Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus) tersebut.

Dari sisi kegiatan patching atau tambal sulam jalan, pengendara menilai bahwa pihak pelaksana tidak mengedepankan kualitas sehingga dianggap mengabaikan asas manfaat untuk jangka panjang dan dikhawatirkan kondisinya tidak akan bertahan lama.

"Kualitas proyek tambal sulam ini patut diragukan, terutama pada kegiatan tambal sulam. Pekerja hanya menggali sedikit permukaan bagian atas yang ukurannya hanya beberapa centimeter saja. Kami yakin setelah ditambal tidak lama akan kembali mengelupas, karena tidak ada daya rekat," ucap Alfajri, salah satu pengguna jalan.

BACA JUGA:Kembalikan Berkas, Mas BK Resmi Terdaftar Sebagai Kandidat Bakal Calon Wakil Bupati di PDIP

Selain menyoal terkait tambal sulam, minimnya pemasangan rambu di tengah aktivitas proyek tersebut juga ikut di kritik pengguna jalan karena dianggap membahayakan pengendara.

"Di beberapa titik penanganan bahu jalan minim rambu-rambu peringatan untuk pengendara. Jadi kondisi itu membahayakan, kemudian sisa dari aktivitas alat berat yang bekerja mengeruk tanah di bahu jalan tidak dibersihkan, sehingga berserakan di badan jalan. Kondisi itu juga membuat jalan sangat licin terutama saat hujan," sambung dia.

Dari beragam persoalan proyek tersebut, pihak berwenang diharapkan agar menjalankan fungsi pengawasan dengan turun melakukan kroscek ke lapangan sebagai bentuk kontrol dalam menjaga kualitas pembangunan sehingga anggaran digulirkan tidak sia-sia.

"Untuk pihak-pihak yang punya fungsi pengawasan harus turun, minimal kroscek lah. Supaya anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia, kami yakin anggarannya besar, tapi untuk jumlah nilai tidak tahu karena di lokasi tidak ditemukan dimana plang proyeknya,"tutup dia.

BACA JUGA:Sinkronkan Kegiatan Kolektif Pekon, Kecamatan Kebun Tebu Bentuk Pengurus BKAD

Menanggapi itu, kepala UPTD PJJ Wilayah V (Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus) enggan mengomentari lebih jauh mengenai kondisi tersebut. 

Hanya pihaknya berterima kasih atas kritik yang disampaikan yang selanjutnya akan menjadi perhatian untuk kedepan.

"Iya, terimakasih infonya bang, untuk jadi perhatian kami kedepannya. Saat ini pekerjaan masih berjalan," ujarnya.

Kemudian dikonfirmasi lebih lanjut mengenai spesifikasi kegiatan mengingat tidak adanya plang proyek yang terpasang di lokasi, lagi-lagi sang Kepala UPTD hanya menanggapi dengan ucapan terima kasih atas masukan yang disampaikan. "Oh iya bang terima kasih masukannya," tutup dia.*

Sumber: