Ini Alasan Anies Baswedan dan PKS Menolak Proyek IKN Nusantara, Ibu Kota Negara Harus Tetap di Jakarta

Ini Alasan Anies Baswedan dan PKS Menolak Proyek IKN Nusantara, Ibu Kota Negara Harus Tetap di Jakarta

--

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Salah satu calon presiden Anies Baswedan, bersama dengan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini semakin terbuka mengkritik proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, PKS meminta juga Anies Baswedan supaya membatalkan pindah ibu Kota jika jadi presiden. 

Syaikhu berharap, ibukota tetap berada di Jakarta dan hal ini sudah jadi perhatian Anies Baswedan.

Dalam salah satu dialog Publik Muhammadiyah UMS Solo Anies yang beranggapan, pemerataan seperti yang dinyatakan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terjadi meski dengan proyek IKN.

BACA JUGA:Ini Tanggapan Anies Baswedan Soal Lapang JIS Becek saat Pertandingan Piala Dunia U-17

Justru menciptakan ketimpangan baru. Anies yang beralasan, membangun kota-kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia adalah salah satu solusinya, bukan hanya mendirikan satu kota baru di tengah hutan.

Eks gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan, pembangunan kota besar di tengah hutan dapat menimbulkan masalah ketimpangan baru.

Sementara itu juga, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu juga menolak mentah-mentah pemindahan Ibu Kota Negara.

Alasannya mencakup pertimbangan historis, pandangan pembangunan yang lebih berfokus pasa pusat ekonomi di Kota kecil, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup serta ekologi.

BACA JUGA:Ini Kata Capres Anies Baswedan saat Ditanya Soal Ketua KPK Firli Bahuri

Anies pada beberapa kesempatan memberikan jawaban abu-abu mengenai komitmennya terhadap pembangunan IKN, terkait keberlanjutan proyek tersebut.

Proyek strategis nasional, iya juga menyebut, perlunya melibatkan publik dalam mengevaluasi setiap proyek dan memastikan program-program tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Alasanya, menurut Syaikhu, Jakarta memiliki nilai historis yang signifikan, dan pemerataan pembangunan seharusnya dilakukan melalui pembangunan pusat ekonomi di kota-kota kecil.

Terlebih lagi, aspek keberlanjutan proyek IKN harus memperhatikan pelestarian lingkungan dan ekologi, khususnya Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: