Konflik Agraria PT BMM, Masyarakat Adat Kampung Gunung Sangkaran Merasa Dikriminalisasi

WAY KANAN, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Konflik agraria yang berkepanjangan antara PT BMM (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit) dan masyarakat adat Kampung Gunung Sangkaran telah menciptakan ketegangan yang semakin memburuk. 

Pada Rabu, 4 Oktober 2023, Kepala Kampung Gunung Sangkaran, Juanda, bersama dengan Kuasa Hukum Masyarakat Gunung Sangkaran, Ali Rahman, SH, MH, mengunjungi Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan membawa tuntutan masyarakat terhadap PT BMM. 

Konflik ini terjadi karena wilayah Kampung Gunung Sangkaran yang dikuasai oleh PT BMM.

Ali Rahman selaku kuasa hukum masyarakat menjelaskan bahwa konflik ini tidak berawal tanpa alasan. 

BACA JUGA:HUT Pramuka ke 62 di Lampung Barat Dirayakan Dengan Bersuka Cita, Pj Bupati Ajak Masyarakat Untuk Bersyukur

Masyarakat adat Kampung Gunung Sangkaran merasa terpinggirkan oleh PT BMM yang telah menguasai sebagian wilayah mereka. 

Meskipun Bupati Way Kanan telah mengakui bahwa wilayah ini adalah milik masyarakat adat, kompensasi yang diharapkan belum diberikan. 

Sebaliknya, PT BMM telah melaporkan secara pribadi sejumlah masyarakat kepada Polres Way Kanan dengan tuduhan melanggar undang-undang perkebunan.

Ali Rahman menegaskan bahwa saat ini ada 11 warga yang telah dilaporkan ke polres, yang berpotensi memperburuk ketegangan di wilayah tersebut. 

BACA JUGA:Status Terpidana, Dosen Unila Prof Heryandi Tutup Usia

Oleh karena itu, ia menyerukan agar Bupati Way Kanan tidak tinggal diam dalam menangani masalah ini.

Sekdakab Way Kanan, Hi. Saipul, S.Sos, MIP, mengonfirmasi kunjungan beberapa perwakilan masyarakat adat Kampung Gunung Sangkaran ke Pemerintah Kabupaten. 

Mereka meminta mediasi antara masyarakat adat dan PT BMM, dengan harapan konflik dapat diakhiri dengan damai. 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen untuk berkoordinasi dengan PT BMM guna menjadwalkan pertemuan yang bertujuan mencari solusi saling menguntungkan agar konflik tidak semakin memanas.

Sumber: